jpnn.com, PASURUAN - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi mengingatkan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Pasuruan untuk tidak melupakan Pancasila dalam bekerja.
Menurutnya, pengamalan nilai-nilai Pancasila harus terus dilakukan mengingat DPRD merupakan perwakilan masyarakat.
BACA JUGA: Pertama di 2023, BPIP Mengangkat 399 Purnapaskirabra jadi Duta Pancasila
Bimtek penguatan pembinaan ideologi Pancasila yang diikuti pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, Sabtu (28/1). Foto: Dokumentasi Humas BPIP
Pesan tersebut disampaikan Kepala BPIP Prof Yudian Wahyudi di acara bimbingan teknis atau bimtek yang mengangkat tema 'Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan', Sabtu (28/1).
BACA JUGA: Kepala BPIP Bekali Legislator Lampung dengan Penguatan Ideologi Pancasila, Ini Tujuannya
"Melalui kegiatan ini diharapkan segenap anggota DPRD dapat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam perannya sebagai wakil dari masyarakat Pasuruan," harap Prof Yudian Wahyudi melalui keterangan yang diterima, Kamis (3/2).
Dalam hal legislasi, Prof Yudian menyampaikan sangat penting agar menyusun peraturan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sehingga fungsi penganggaran, agar dapat menetapkan kebijakan anggaran yang berkeadilan sosial.
Sementara itu, pengamalan-pengamalan nilai Pancasila dalam pengawasan dapat menjamin penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan publik dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Wajib bagi Bapak-Bapak sekalian berkewajiban untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan leitstar atau bintang penuntun bagi kita dalam melaksanakan tugas sehari-hari," tegas mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu.
Sebagai pandangan hidup, lanjut Prof Yudian, Pancasila merupakan pedoman dalam menyusun rencana atau program, bertindak, dan melakukan tugas-fungsi yang diemban khususnya anggota dewan.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan menambahkan Pancasila merupakan sebagai dasar dan ideologi negara sejak kelahirannya 1 Juni 1945, sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 harus ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
"DPRD perlu penguatan pembinaan ideologi Pancasila yang langsung dilakukan oleh BPIP," kata Sudiono Fauzan. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi