jpnn.com, JAKARTA - Profesor dari Universitas Negeri Semarang (Unnes), Prof Tandiyo berharap agar pergelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) dikendalikan oleh pemerintah pusat khususnya Kementerian Olahraga (Kemenpora).
Hal itu merupakan evaluasi dari penyelenggaraan PON XXI di Aceh Sumatera Utara.
BACA JUGA: Profesor UNJ Berharap Pemerintah Pusat Lebih Dilibatkan dalam Pergelaran PON
“Apabila PON berikutnya ada di NTB/NTT ada sisi positifnya karena mereka bisa belajar untuk menyelenggarakan multievent sebesar ini. Pemerintah pusat tidak boleh lepas karena menurut saya ada sisi positif, artinya SDM olahraga NTB dan NTT memiliki kesempatan yang besar untuk belajar. Namun, kendali sepenuhnya adalah dari Kemenpora,” ucap Prof Tandiyo, Selasa (1/10/2024).
Menurut Tandiyo, memang KONI yang bertanggung jawab. Namun, sumber pendanaan terbesar berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).
BACA JUGA: Mentereng di PON, Aldila Sutijadi Tancap Gas di China Open 2024
“Oke itu KONI, tetapi tetap uangnya dari Kemenpora RI. Artinya, Kemenpora harus memegang kendali utama dan persiapannya tidak bisa kurang tiga bulan baru heboh. POIN itu butuh waktu yang sangat panjang, untuk persiapan SDM,” kataya.
PON harus menjadi ajang pembinaan atlet nasional dengan target Olimpiade. Sehingga, ada kesinambungan antara pembinaan di PON dengan event olahraga Internasional.
BACA JUGA: Alasan Menpora Dito Pakai Jersey Olimpiade di Penutupan PON XXI Aceh-Sumut 2024, Ternyata
Dia mengkritik cabang olahraga yang digelar di PON XXI lalu terlalu banyak. Banyak cabor yang tidak dipertandingkan di Olimpiade tapi dipertandingkan pada PON.
“Untuk cabor yang diperlombakan juga terlalu berlebih-lebihan dan super berlebihan. Lebih banyak cabang non-olympic daripada cabang Olympic itu sendiri. Sehingga PON sebagai mata rantai untuk ke Olympic jadi kurang pas,” katanya.
Dia memberi saran, untuk cabor di luar Olimpiade, pemerintah mencari waktu khusus untuk perlombaan tingkat nasional. Sehingga, PON dikhususkan untuk cabor yang dipertandingkan pada Olimpiade.
“Saya pribadi selalu mengemukakan bahwa PON itu cabor Olympic saja dan memang harus begitu. Cabor lain ya dipikirkan momentum lainnya. Jaraknya yang diatur, Olympic ini dibikin serius dan fasilitasnya keren. Kemudian cabor yang non Olympic, dibuatkan semacam PON,” kataya.
Soal waktu penyelenggaraan, sudah tepat digelar selama empat tahun sekali. Tak masalah jika PON digelar pada tahun yang sama dengan Olimpiade.
“Untuk penyelenggaraan yang siklus 4 tahunan sudah pas, jangan bertambah dan jangan dikurangi. Balik lagi, tahunnya bersamaan dengan Olympic gapapa kalau PON itu sebagai mata rantai. Tahun ini PON, juara PON untuk sampai ke Olympic perlu proses yang artinya mereka yang juara PON belum berarti langsung ke Olympic,” ujarnya.(dkk/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Muhammad Amjad