jpnn.com, JAKARTA - Perdebatan soal kontrak politik penerapan nilai-nilai syariat Islam yang disebut-sebut bakal dijalankan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno jika terpilih di Pilkada DKI Jakarta mendapat respons beragam dari warga ibu kota.
Banyak warga yang mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap kontrak politik Jakarta Bersyariat ini.
BACA JUGA: Surat Suara Putaran Kedua Mulai Dicetak
Farhan Wibiandra (20), warga Setiabudi, merupakan salah satu yang tidak setuju program itu.
Mahasiswa di salah satu universitas swasta di Jakarta ini juga menyesalkan adanya kontrak politik yang terkesan mengedepankan golongan tertentu itu.
BACA JUGA: Dukung Anies-Sandi, PAN Bantah Kontrak Politik
“Orang Jakarta ini berasal dari berbagai macam kalangan. Sangat tidak cocok jika diterapkan peraturan syariat seperti itu,” kata Farhan, yang ditemui di bilangan Jalan Saharjo, Jakarta Selatan, Kamis (23/3).
Kekhawatiran juga muncul karena konsep Jakarta Syariat dianggap bertentangan dengan dasar negara, yakni Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
BACA JUGA: Istri Diduga Langgar Aturan Kampanye, Ahok: Buktiin Aja
Michelle (40), karyawan swasta, menganggap penerapan kebijakan Jakarta Bersyariat cenderung akan berdampak negatif ke seluruh Indonesia.
“Jakarta ini kan barometer Indonesia. Kebijakan semacam itu akan membuat gejolak di seluruh Indonesia yang masyarakatnya majemuk,” ujar pria yang mengaku tinggal di daerah Bukit Duri, Jakarta Selatan, ini.
Dia menyatakan juga sangat terganggu dengan rencana penerapan peraturan daerah syariat hanya karena ingin mengambil simpati salah satu golongan dalam pemilihan Gubernur Jakarta.
“Sangat disayangkan jika kontrak politik Jakarta Bersyariat ini ternyata sebagai alat kampanye. Tentu membuat kekhawatiran juga bagi warga,” kata Michelle.
Meski begitu, ada juga warga yang menilai Jakarta Bersyariat punya kemungkinan untuk memperbaiki pergaulan anak muda dan menekan kejahatan.
"Tapi, saya enggak terlalu yakin bisa diterapkan. Pasti pro dan kontranya tinggi," ujar Stephani Kusuma Wardani (34), warga Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur, yang bekerja sebagai PNS. (RM/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pilgub DKI, PAN Minta Izin Megawati dan Jokowi
Redaktur & Reporter : Natalia