jpnn.com, JAKARTA - Program kartu prakerja dipastikan akan berlanjut pada 2023. Nantinya, program tersebut akan lebih difokuskan pada bantuan peningkatan skill dan produktivitas angkatan kerja.
Adapun bantuan yang diberikan yakni berupa biaya pelatihan secara langsung kepada peserta dan insentif pasca-pelatihan dengan ragam pelatihan berupa skilling, resklilling, dan upskilling.
BACA JUGA: Genjot Elektabilitas, Golkar Gaungkan Kinerja Apik Airlangga Hartarto
"Program Kartu Prakerja akan lebih fokus pada peningkatan kompetensi angkatan kerja sebagaimana konsep awal program ini dicanangkan sebelum era pandemi Covid-19," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Para anggota komite program kartu prakerja juga sepakat memulai skema normal pada 2023 dan melanjutkan skema semi bansos hingga akhir kuartal IV 2022 dengan besaran bantuan pelatihan dan insentif sama dengan sebelumnya.
BACA JUGA: Gelar Pelatihan Menyulam, Ganjar Milenial Berharap Bisa Tingkatkan Perekonomian Warga
"Pemerintah akan menambah anggaran sebesar Rp 5 triliun dengan target 1,5 juta orang," kata Ketua Komite Cipta Kerja ini.
Oleh karena itu, Menko Airlangga meminta seluruh pihak melakukan persiapan serta sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan, terkait adanya berbagai perubahan mengingat skema normal akan segera dilaksanakan pada awal 2023.
BACA JUGA: Dukung Pengembangan Electric Vehicle, Menko Airlangga Dorong Investasi Sektor Industri Otomotif
Terkait dengan pelaksanaan skema normal tersebut, pada 2023, pemerintah akan melakukan penyesuaian besaran bantuan yang diterima peserta, yakni senilai Rp 4,2 juta per individu dengan rincian berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta, insentif pascapelatihan Rp 600 ribu yang akan diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp 100 ribu untuk dua kali pengisian survei.
Selain itu, Menko Airlangga menuturkan Program Kartu Prakerja akan diimplementasi secara online, offline, maupun bauran serta memungkinkan bagi penerima bantuan sosial dari kementerian/lembaga lainnya seperti Kementerian Sosial, Bantuan Subsidi Upah, atau Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) untuk dapat menerima manfaat dari Program Kartu Prakerja.
Untuk mendukung pelaksanaan skema normal tersebut, Komite Cipta Kerja meminta kerja sama dan pendampingan antara Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kepolisian Republik Indonesia dengan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, yang sudah berlangsung sejak 2020 agar tetap dilanjutkan.
Pada 2022, Program Kartu Prakerja telah memberikan manfaat bagi 3,46 juta penerima dari 514 kabupaten/kota di Indonesia dengan total penerima sejak awal pelaksanaan program hingga mencapai 14,9 juta penerima.
Berdasarkan jumlah peserta 2022, sebanyak 53,6 persen di antaranya berasal dari 212 kabupaten/kota target penurunan kemiskinan ekstrem serta mencakup calon Pekerja Migran Indonesia (PMI).(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada