jpnn.com - JAKARTA - Realisasi anggaran Kementerian Perindustrian pada 2014 berdasarkan audit BPK mencapai Rp 2,43 triliun. Jumlah itu 91,55 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 2,66 triliun.
Menurut Menteri Perindustrian Saleh Husin, realisasi tertinggi dicapai oleh program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur sebesar 141,23 persen. Selain itu, ada pula Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenperin yang mencapai 92,46 persen dan Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah (90,87 persen).
BACA JUGA: Kata Siapa Pemerintah Kerja Sama dengan CIA?
"Realisasi anggaran pada Ditjen BIM dapat mencapai 141,23 persen atau melebihi dari pagu anggaran dikarenakan adanya hibah langsung dalam bentuk barang dari NEDO berupa Equipment & Material For The Model Project For Ethanol Production From Molasses sebesar Rp 130,381 miliar," beber Saleh, Minggu (23/8).
Saleh mengungkapkan, ada beberapa hambatan yang ditemui. Terutama terkait program konversi BBM ke BBG sebesar Rp 65,67 miliar untuk pengadaan konverter kit yang tidak bisa direalisasikan.
BACA JUGA: Anak Buah Mega Minta Aturan TKA tak Wajib Berbahasa Indonesia Dibatalkan
Sebab, infrastruktur pendukung berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di beberapa kota yang menjadi target program konversi BBM ke BBG tidak bisa dibangun.
Dia menambahkan, ada 19 temuan dan 29 rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan tahun 2014 yang saat ini sedang dalam tahap tindak lanjut.
BACA JUGA: Ekonom Unair: Analisa JK Mundur Masuk Akal
Tujuh rekomendasi yang bersifat administrasi dengan nilai sebesar Rp 6.141.591.928 telah ditindak lanjuti melalui pemberian sanksi surat teguran. Itu ditujukan kepada pejabat pembuat komitmen dan penanggung jawab kegiatan serta penyetoran kelebihan pembayaran.
"Sepuluh rekomendasi yang bersifat administrasi dengan nilai sebesar Rp800.507.460 masih dalam proses tindak lanjut penyelesaian administrasi hibah atas persediaan yang diserahkan kepada masyarakat. Sedangkan 12 rekomendasi yang bersifat administrasi masih dalam proses tindak lanjut penyelesaian," beber Saleh. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sikat Mafia Dwelling Time, Ini Jurus Ampuh Disiapkan Menko Rizal
Redaktur : Tim Redaksi