jpnn.com, JAKARTA - Ketua Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS) Dono Boestami mengatakan Industri kelapa sawit memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian nasional.
Industri ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan ekspor negara, menjaga keseimbangan perdagangan dan mendorong penerimaan devisa pemerintah.
BACA JUGA: Dialog Pengusaha-Buruh Sawit Dukung Perbaikan Hak-Hak Pekerja
Selain itu, industri ini juga menciptakan banyak lapangan kerja baik di perkebunan maupun fasilitas pengolahan.
"Dari perspektif ekonomi sirkular, industri ini berperan dalam memacu pertumbuhan ekonomi di sekitar wilayah perkebunan, melalui dorongan permintaan akan berbagai barang dan jasa,” kata Dono Boestami, Rabu (6/9).
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Naik Signifikan, Cek Data Terbarunya
Pemerintah, bahkan telah meluncurkan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada 2017. Tujuannya meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit milik petani kecil melalui peremajaan, sehingga yang dihasilkan lebih melimpah.
Program PSR dibangun di atas empat pilar utama, yakni legalitas kepemilikan lahan, keberlanjutan, sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO), serta peningkatan produktivitas.
BACA JUGA: CPOPC Luncurkan Program Young Elaeis Ambassador Kelapa Sawit
Dalam hal legalitas dan keberlanjutan, program PSR dapat memastikan keabsahan kepemilikan lahan, sehingga para petani memiliki dokumen resmi atas tanah yang dikelola.
Prinsip-prinsip keberlanjutan turut diusung oleh program ini dengan menemukan keseimbangan antara usaha peremajaan dan pelestarian lingkungan.
Program ini bukan hanya berupaya meningkatkan jumlah produksi, tetapi juga berusaha melakukannya pada lahan yang sudah ada, menghindari perluasan lahan baru..
Selain itu, Program PSR membuka peluang penggunaan teknologi pertanian canggih, dengan memperkenalkan varietas-varietas sawit yang lebih unggul dan mengadopsi praktik Pertanian yang Baik (Good Agricultural Practice/GAP).
"Pendekatan perbaikan produktivitas melalui peremajaan juga dipandang cukup efektif sebagai strategi yang efektif dalam pengembangan industri kelapa sawit di Indonesia," tutur Dono Boestami.
Namun dalam praktiknya, kata Dono, pelaksanaan program PSR menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya berkaitan dengan pencapaian target yang telah ditetapkan.
Selama periode tahun 2016 hingga 2022, realisasi subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) mencapai jumlah yang signifikan, yaitu Rp7,5 triliun.
"Dari alokasi dana subsidi tersebut, sejumlah rekomendasi teknis untuk program PSR sebanyak 278 ribu hektar telah dihasilkan. Namun, realisasi lapangan baru mencakup 2.73 ribu hektar,” paparnya.
Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema turut memberikan kritik terkait implementasi Program PSR yang semula ditargetkan mencakup luasan 180 ribu hektar per tahun. Dari total 540 ribu hektar dalam periode 2017-2023, yang belum sepenuhnya tercapai.
Persoalan legalitas lahan ternyata paling krusial. Kepemilikan sertifikat hak milik masih minim, serta adanya indikasi masuk kawasan hutan, ataupun tumpang tindih kebun rakyat dengan HGU (Hak Guna Usaha) dan hak tanah lainnya.
Persoalan teknis lainnya meliputi pemilihan bibit yang tepat, pengelolaan lahan efisien, serta pengendalian hama dan penyakit. Pemilihan bibit yang baik penting untuk hasil optimal.
Pengelolaan lahan harus memerhatikan aspek pemupukan, irigasi, dan pemangkasan. Pengendalian hama dan penyakit juga penting untuk pertumbuhan tanaman yang sehat. Solusinya adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani melalui pelatihan, pendampingan, dan dukungan teknis.
Pemerintah perlu memberikan bantuan finansial, pupuk, pestisida, dan obat-obatan untuk mendukung keberlanjutan. Program PSR juga harus mengawasi peredaran bibit berkualitas rendah atau terinfeksi. (jlo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh