Program Sejuta Rumah Terhambat Izin dan Fasilitas Umum

Senin, 04 September 2017 – 10:37 WIB
Ilustrasi perumahan. Foto: Bontang Post/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Executive Vice President Non Subsidized Mortgage & Consumer Lending Division Bank Tabungan Negara (BTN) Suryanti Agustinar menyatakan, pertumbuhan realisasi kredit perumahan pada tahun ini diproyeksikan tumbuh hingga dua digit.

’’Perbankan lain juga tumbuh, tapi rata-rata peningkatannya masih satu digit,’’ kata Suryanti, Minggu (3/9).

BACA JUGA: Cetak Penutupan Saham Tertinggi, BTN Genjot Kredit di Daerah

Hingga Juli lalu, BTN merealisasikan kredit pemilikan rumah untuk 400 ribu unit rumah di antara total program satu juta unit rumah tahun ini.

 Pencapaian itu berkat kerja sama BTN dengan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi).

BACA JUGA: Layanan Tetap Berjalan Normal, Hanya 8 Persen ATM BTN Alami Gangguan

Realisasi pembiayaan pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang didukung BTN tumbuh 26,6 persen.

Selanjutnya, pertumbuhan rumah non-MBR mencapai 13 persen.

BACA JUGA: TOP, BTN Raih Penghargaan Bank Terbaik Indonesia 2017

Salah satu kuncinya adalah BTN tidak hanya membantu pengembang dalam membangun unit rumah.

Bank telah mengucurkan kredit sejak pengembang membebaskan lahan dan konsesi.

’’Kami membuka kesempatan kepada para pengembang dengan membiayai pembebasan lahan hingga 70 persen. Lalu, untuk konsensi, kami biayai 80 sampai 90 persen,’’ jelasnya.

Meski realisasi kredit tumbuh hingga dua digit, Suryanti menegaskan, pembangungan rumah untuk MBR tidak mudah.

Selain fisik hunian yang belum siap, banyak fasilitas umum yang tidak mendukung pembangunan perumahan. Terutama air bersih dan jaringan listrik.

’’Padahal, fisik bangunan itu syarat utama. Jika fisik tidak siap, pembiayaan tidak bisa jalan,’’ jelasnya.

Selain itu, validasi pajak menjadi kendala. Suryanti mengungkapkan, bank biasanya harus menunggu proses validasi pajak selama seminggu hingga sebulan.

Bank juga menemui kendala perizinan di daerah. Suryanti mencontohkan sulitnya pembangunan rumah di Batam.

Sebab, ada dua otoritas yang sama-sama memiliki kewenangan, yakni Pemkot Batam dan Otorita Batam.

Tahun depan, BTN menargetkan anggaran untuk industri properti yang lebih besar.

’’Kami menarget kredit kepemilikan rumah (KPR) tahun depan bisa mencapai Rp 50 miliar. KPR lahan targetnya 70 persen, sedangkan untuk pembangunannya 80 persen,’’ ujar Suryanti. (pus/c22/noe)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Hunian di Wilayah Bogor dan Bekasi jadi Lokasi Paling Diburu


Redaktur & Reporter : Ragil

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler