jpnn.com, BALIKPAPAN - Pemerintah terus menggeber pembangunan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim).
Menurut Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kaltim Rozali Indra Saputra, kawasan intip pusat pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara memiliki luas 6.671 hektare.
BACA JUGA: Pemerintah Susun Rencana Pengembangan Infrastruktur Hunian di IKN
Para narasumber saat temu media Tim Komunikasi dan Informasi IKNdi Balikpapan, Jumat (4/11). Foto: M Fathra Nazrul Islam/JPNN.com
Dari total luas KIPP itu, hanya 1.760 hektare (26 persen) yang menjadi area pembangunan, sedangkan 4.322 hektare (65 persen) lainnya bakal menjadi area hijau.
BACA JUGA: Raih 2 Proyek Baru di IKN, PT PP jadi Kontraktor dengan Nilai Kontrak Terbanyak
Namun, penyiapan lahan atau land development tahap awal difokuskan pada area seluas 921 hektare yang masuk zona A1. "Progres (pekerjaan) sekarang baru sekitar 15 persen," ujar Indra.
Paparan itu disampaikan Indra dalam acara temu media di Balikpapan, Kaltim yang dipandu oleh Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi IKN Siddik Pramono.
BACA JUGA: Calon IKN Bakal Mulai Dibangun, Penajam Paser Utara Mulai Berbenah
Hadir pembicara dalam forum itu ialah Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Harya Muldianto, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kaltim Junaidi, dan Ari Setyarso Nugroho selaku Kepala Urusan Teknis PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus II, BP2P Kalimantan II.
Indra menjelaskan pihaknya bertugas menata kawasan IKN mulai landscape, plaza pendukung pembangunan gedung, instalasi air limbah, hingga pengolahan persampahan.
Semua itu dipersiapkan sesuai tema pembangunan IKN, yakni smart forest city guna menghadirkan sebuah kota yang bisa mencerminkan identitas bangsa, dan harus menjadi salah satu kota terbaik di dunia.
Pembangunan smart forest city tersebut mengedepankan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga IKN akan menjadi kota cerdas dan modern.
"Ini akan diterjemahkan pada masing-masing komponen yang dibangun," lanjut Indra.
Dia menambahkan perencanaan IKN yang telah dipersiapkan sejak 2019 meliputi sembilan bagian wilayah perencanaan (BWP) KP IKN. Sementara kawasan intinya sendiri dibagi lagi menjadi zona-zona.
Berikut 9 wilayah KKIP IKN:
1. Kota Kawasan Inti Pusat Pemerintahan/ KI
2. Kota Pusat Ekonomi
3. Kota Layanan Kesehatan
4. Kota Pariwisata dan Hiburan
5. Kota Layanan Pendidikan
6. Kota Inovasi dan Riset
7. Kota Pusat Industri Pertanian dan Logistik
8. Kota Pusat Sentra Pertanian
9. Kota Pusat Pengembangan High Tech Industry.
Sebagai contoh, pada kawasan pemerintah inti bakal dibangun istana, kantor kementerian/lembaga, hunian ASN, TNI/Polri, dan umum, serta diplomatik.
Pemerintah menargetkan pada 2024 nanti, selain istana presiden dan wakil presiden, sudah ada sejumlah kementerian/lembaga yang ikut berkantor di IKN Nusantara.
Indra menyebut konsep awal perkantoran itu masih dengan skema sharing office.
"Alokasi terakhir itu Rp 43 triliun (dialokasikan sampai 2024, red)," ucap Indra. (fat/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam