jpnn.com, JAKARTA - Pengaturan promo layanan transportasi daring atau ojol (ojek online) dinilai tetap perlu dilakukan sebagai upaya menghindari persaingan tak sehat yang berpotensi menjatuhkan kompetitor.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI) Harryadin Mahardika menilai dugaan adanya jual rugi atau predatory pricing dalam industri ojol cukup kuat.
BACA JUGA: Aplikasi Bonceng Dukung Wacana Pembatasan Diskon Tarif Ojek Online
Pasalnya, secara karakter, pasar industri tersebut kini hanya menyisakan dua pemain saja yakni Go Jek dan Grab.
“Secara teori demikian, rivalitas pasar yang hanya dua pemain, akan berlaku hukum yang lebih kuat, akan memangsa dengan upaya apapun lawannya,” ujar Harryadin.
BACA JUGA: Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 terkait Ojek Online Diterapkan Minggu Depan
Persoalannya, sambung Harryadin, jika nantinya pasar hanya diisi pemain tunggal sebagai pemenang persaingan, maka akan terjadi monopoli.
“Hal ini akan merugikan banyak pihak, tarif bisa seenaknya, karena cuma satu pemain,” katanya.
BACA JUGA: Rencana Kemenhub Atur Promo Ojol Dinilai Bisa Cegah Predatory Pricing
Terkait adanya promo Rp1 itu menurutnya sama saja dengan pemberian tarif gratis.
"Atau promo diskon 70 persen itu sangat besar, ditambah dengan periode jangka waktu yang panjang. Kalau dikatakan promo, itu seharusnya ada jangka waktu atau momen,” tukas Harryadin.
Dia menilai strategi promo mengandung gelagat menjantuhkan tarif layanan. Secara perlahan, sambung Harryadin, terdapat migrasi pelanggan Gojek ke Grab.
“Pemerintah dan regulator harus intervensi ini. Saya melihat bukan lagi promo tetapi predatory promotion atau deep discounting yang juga unsur dari predatory pricing,” tandas Harryadin.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menhub: Larangan Diskon Ojol Bukan Keputusan Kemenhub
Redaktur & Reporter : Yessy