JAKARTA--Hingga Kamis (23/5), sanggahan dari publik terhadap data honorer kategori dua (K2) masih rada sepi. Kalaupun ada honorer K2 atau pejabat pemda yang datang ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), jumlahnya tidak sebanyak untuk kasus K1. Begitu juga surat-surat pengaduan yang masuk, tidak terlalu banyak.
"Masa sanggah untuk data honorer K2 sampai sekarang masing berlangsung. Ini karena banyak daerah yang tidak langsung mengumumkan listing data honorernya per 27 April lalu," kata Kepala Subagian Publikasi Biro Humas dan Protokol BKN Petrus Sujendro kepada JPNN, Kamis (23/5).
Meski tidak mengungkapkan angka pastinya, namun menurut Petrus, laporan dari pemda tidak terlalu banyak. Itupun beragam, ada laporan yang menyebutkan jumlahnya honorer K2-nya berkurang setelah uji publik dan diteliti BKD. Ada juga yang jumlah honorernya justru bertambah.
"Laporannya masih kita terima sampai saat ini dan diharapkan masa 21 hari yang diberikan bisa digunakan sebaik-baiknya oleh masyarakat," ujarnya.
Soal minimnya komplain, Petrus menduga karena listing datanya tidak diekspos terbuka oleh pemda. Akibatnya kesempatan masyarakat melakukan sanggahan makin tipis.
"Sebanyak 33 provinsi dan 524 kabupaten/kota plus instansi pusat memiliki honorer K2. Kalaupun data komplain yang masuk sedikit, hasilnya akan diuji dalam tes nanti. Setelah itu masih ada pengujian-pengujian berikutnya hingga kalau ada data yang dimanipulasi akan tetap ketahuan juga," tandasnya. (Esy/jpnn)
"Masa sanggah untuk data honorer K2 sampai sekarang masing berlangsung. Ini karena banyak daerah yang tidak langsung mengumumkan listing data honorernya per 27 April lalu," kata Kepala Subagian Publikasi Biro Humas dan Protokol BKN Petrus Sujendro kepada JPNN, Kamis (23/5).
Meski tidak mengungkapkan angka pastinya, namun menurut Petrus, laporan dari pemda tidak terlalu banyak. Itupun beragam, ada laporan yang menyebutkan jumlahnya honorer K2-nya berkurang setelah uji publik dan diteliti BKD. Ada juga yang jumlah honorernya justru bertambah.
"Laporannya masih kita terima sampai saat ini dan diharapkan masa 21 hari yang diberikan bisa digunakan sebaik-baiknya oleh masyarakat," ujarnya.
Soal minimnya komplain, Petrus menduga karena listing datanya tidak diekspos terbuka oleh pemda. Akibatnya kesempatan masyarakat melakukan sanggahan makin tipis.
"Sebanyak 33 provinsi dan 524 kabupaten/kota plus instansi pusat memiliki honorer K2. Kalaupun data komplain yang masuk sedikit, hasilnya akan diuji dalam tes nanti. Setelah itu masih ada pengujian-pengujian berikutnya hingga kalau ada data yang dimanipulasi akan tetap ketahuan juga," tandasnya. (Esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Honorer di Atas 2005 Jadi Pegawai Outsourching
Redaktur : Tim Redaksi