jpnn.com - JAKARTA - Pengamat Energi, Darmawan Prasodjo mengatakan pembangunan Pelabuhan Cilamaya, di Kabupaten Karawang, Jawa Barat berpotensi mengancam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sebab, lanjut dia, operasi dan produksi Blok Offshore North West Java (Blok ONWJ) di lepas pantai yang terletak di kabupaten itu harus ditutup.
BACA JUGA: Tuang Bensin, Enam Bangunan Ludes
Karenanya, ia menegaskan bahwa pembangunan pelabuhan itu harus dipertimbangkan lagi oleh pemerintah. "Pembangunan Pelabuhan Cilamaya itu perlu dipertimbangkan lagi," ujarnya dalam keterangan yang diterima, Rabu (20/8).
Dia mengatakan bahwa jika pelabuhan itu dibangun, maka Blok ONWJ terpaksa ditutup. Sebab, jalur pelayaran dari dan menuju pelabuhan tersebut akan mengganggu pipa gas PT Pertamina EP yang memasok gas untuk industri di Jawa Barat dan Bus TransJakarta, serta pembangkit listrik Muara Karang dan Tanjung Priok di Jakarta.
BACA JUGA: Mobil Pemadam Seruduk Rumah
Menurutnya, lokasinya kebetulan di dekat kawasan industri dan jalur pelayarannya akan melewati anjungan lepas pantai. Sebagai win-win solution, ia menyarankan agar lokasi pembangunan pelabuhan dipindah ke tempat lain. "Banyak sekali pipa di dasar laut yang berpotensi terganggu," paparnya.
Lebih jauh dia mengatakan, harusnya pembangunan sektor transportasi dan industri tidak mematikan sektor energi atau pun sebaliknya. Sebab, kedua sektor itu sama penting terlebih minyak dan gas.
BACA JUGA: Lomba Perahu Naga Ramaikan Sail Raja Ampat
Dia pun menilai ada perencanaan yang tidak terintegrasi dalam pembangunan pelabuhan tersebut. "Sehingga pembangunan di sektor yang satu mematikan sektor lain," paparnya.
Dari Anggota Komisi VII DPR Totok Dariyanto juga menilai pembangunan pelabuhan itu akan menurunkan produksi migas serta memperberat APBN. Dia menegaskan bahwa proyek pelabuhan itu tidak layak karena berpotensi mengganggu produksi minyak. "Kita harus perkuat ketahanan energi, bukan malah melemahkan," kata Totok.
Dia pun mengingatkan, pembangunan juga harus dilihat dari berbagai aspek. Jangan hanya dilihat dari satu sisi bahwa pembangunan itu akan memajukan ekonomi saja. "Tapi juga harus dilihat aset-aset yang telah diinvestasikan sebelumnya," kata politisi Partai Amanat Nasional ini. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... MRP Ungkap 8 Kepala Daerah di Papua Barat Rangkap Jabatan
Redaktur : Tim Redaksi