jpnn.com - BOGOR - Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengimbau pada para pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerja rumah tangga (PRT), supir dan pekerja informal lainnya ke BPJS Kesehatan. Menurutnya hal ini adalah hak semua warga negara Indonesia untuk mendapatkan perlindungan kesehatan.
"Sebaiknya begitu. Misalnya untuk pembantu saya dan supir saya, saya bayarkan saja. Bisa ke kelas 2 atau kelas 3.Bisa bayar 3 bulan atau 6 bulan," ujar Menkes usai menghadiri peluncuran BPJS Kesehatan di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa, (31/12).
BACA JUGA: Diimbau Daftarkan PRT dan Supir ke BPJS Kesehatan
Meski tidak memaksakan harus didaftar, Nafsiah berharap para pemberi kerja menyadari pentingnya perlindungan kesehatan itu. Pada tahun 2019, ia menyatakan semua warga wajib mengikuti BPJS Kesehatan.
"Daripada dia sakit, kita tanggung banyak, ya mending waktu sehat kita sudah bayarkan asuransinya. Jadi kalau sakit sudah terlindungi," sambung Nafsiah.
BACA JUGA: Honorer K2 yang Lolos CPNS Bisa Lebih 30 Persen
Saat ini, ujarnya, pemanfaatan BPJS Kesehatan tidak memakai klaim. Pasien cukup memberikan kartu BPJS saat pemeriksaan di klinik atau rumah sakit yang sudah menjalin kerjasama. Dengan sendirinya seluruh biaya pengobatan akan dibayar sesuai iuran yang telah dibayarkan pasien.
Selain rumah sakit milik pemerintah, Nafsiah menyatakan saat ini sudah sekitar 900 rumah sakit dan klinik swasta yang bergabung dengan BPJS, oleh karena itu bisa melayani warga di mana saja. (flo/jpnn)
BACA JUGA: Ditelepon Presiden, Petugas Kesehatan di Kaltim Curhat
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penentu Honorer K2 jadi CPNS tak Hanya Nilai Tes
Redaktur : Tim Redaksi