jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Menyikapi beredarnya pemberitaan terkait penyebaran isu SARA dari salah satu oknum lurah pada satu aplikasi grup chatting, PSI sangat menyesalkan hal ini dan meminta ada penegakan aturan.
"Kami di PSI memiliki suara bulat dengan tidak memberikan ruang upaya berpolitik dengan isu SARA. Dengan kejadikan dugaan oknum lurah memainkan isu SARA, kami dari Fraksi PSI mendesak agar ada ketegasan," ujar Ketua Fraksi PSI, DPRD Tangsel, Ferdiansyah.
BACA JUGA: Bentuk Tim 20, PSI: Eri Cahyadi Sosok Muda, Religius dan Suka Bekerja
Ferdi menyatakan politik SARA akan menjadi preseden buruk dengan hasil akhir memecah masyarakat dan menurunkan kualitas demokrasi yang sehat.
"Saya sudah ingatkan di berbagai kesempatan bahwa ASN harus netral. Lurah, camat, kepala dinas atau ASN lainnya harus bersikap netral dan tidak boleh terlibat dalam proses kampanye paslon manapun yang sedang berkontestasi," tegas Ferdi.
BACA JUGA: PSI tak Hanya Rajin Kritik Anies, Giring: Kami juga Buat Surat Terbuka untuk Menkes
Siapapun itu yang berstatus ASN yang tergabung dalam lingkup pemerintah kota Tangsel harus dapat memberikan contoh yang baik karena ASN pastinya terikat dengan semua aturan yang berlaku.
"Jika ingin melakukan politik praktis, maka baiknya lepas dulu (mengundurkan diri) sebagai ASN, baru dapat bebas melakukan politik praktis selayaknya masyarakat biasa. Itu pun tidak boleh menggunakan isu sara," ujarnya.
BACA JUGA: Survei Terbaru: PDIP, PSI dan PKS Tetap Bersinar di Tengah Pandemi
Lurah, camat maupun kepala dinas diberikan kewenangan untuk menjadi pemimpin dan pelayan masyarakat di masing masing instansinya untuk dapat bekerja dengan baik sesuai tugas dan fungsinya, bukan malah melakukan provokasi yang mengarah kepada issue sara. Jika hal ini terbukti benar, maka harus dapat diproses sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.
"Saya menghimbau semua pihak untuk menghindari isu SARA. Juga mengingatkan semua kontestan untuk tidak menyeret ASN dalam kontestasi politik. Demikian juga agar ASN tetap netral dan tidak melayani tawaran-tawaran siapapun untuk memanfaatkan posisinya sebagai ASN untuk ikut serta dalam kegiatan kampanye." (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil