JAKARTA - Banyaknya anggota DPRD yang berulah tidak terlepas dari proses rekrutmen bakal calon legislatif di internal partai. Sejumlah partai memang menerapkan psikotes, namun hanya formalitas belaka. Sejumlah partai yang lain, justru tidak menerapkan mekanisme psikotes.
Karenanya, Koordinator Komite untuk Pemilih Indonesia (TePi), Jeiry Sumampow, mengaku tidak kaget mendengar kasus anggota DPRD Pakpak Bharat berinisial MSDBM (43) yang memukul Santi, waitress kafe.
Begitu pun, tidak heran jika ada anggota DPRD Sampang, Mudura, M Hasan Achmad, yang hobi nikah siri, dalam waktu singkat langsung dicerai. Juga kasus Ketua DPRD Bogor yang ditangkap KPK terkait kasus dugaan korupsi tanah kuburan.
Menurut Jeiry, jika psikotes benar-benar dijadikan acuan partai untuk memilih caleg, kasus-kasus tersebut tidak akan terjadi.
"Karena lewat psikotes, orang dengan karakter temperamental, yang tidak bisa mengendalikan nafsunya, yang punya kecenderungan berperilaku korupsi, sebenarnya bisa terdeteksi. Tapi sayangnya, psikotes hanya formalitas," ujar Jeiry Sumampow kepada JPNN di Jakarta, kemarin (19/4).
Partai, lanjut pria asal Manado itu, tidak menjadikan hasil psikotes sebagai acuan. Beberapa hal yang menentukan lolos tidaknya masuk daftar caleg, menurutnya, justru tak terkait dengan sikap mental. Antara lain, track record militansi di partai, seberapa besar setoran uang ke partai, dan kualitas serta popularitas.
"Sehingga orang-orang dengan temperamental keras, emosional, tapi punya uang banyak, ya tetap lolos jadi caleg," cetus Jeiry.
Karenanya, saran Jeiry, mumpung masih ada waktu hingga 22 April, nama-nama yang punya potensi memperburuk citra partai, sebaiknya dicoret saja dari daftar caleg sementara (DCS). Sementara, yang sudah jelas-jelas bertindak ngawur seperti oknum anggota DPRD Pakpak Bharat itu, jika namanya masuk DCS, sebaiknya partai langsung mencoretnya saja. (sam/jpnn)
Karenanya, Koordinator Komite untuk Pemilih Indonesia (TePi), Jeiry Sumampow, mengaku tidak kaget mendengar kasus anggota DPRD Pakpak Bharat berinisial MSDBM (43) yang memukul Santi, waitress kafe.
Begitu pun, tidak heran jika ada anggota DPRD Sampang, Mudura, M Hasan Achmad, yang hobi nikah siri, dalam waktu singkat langsung dicerai. Juga kasus Ketua DPRD Bogor yang ditangkap KPK terkait kasus dugaan korupsi tanah kuburan.
Menurut Jeiry, jika psikotes benar-benar dijadikan acuan partai untuk memilih caleg, kasus-kasus tersebut tidak akan terjadi.
"Karena lewat psikotes, orang dengan karakter temperamental, yang tidak bisa mengendalikan nafsunya, yang punya kecenderungan berperilaku korupsi, sebenarnya bisa terdeteksi. Tapi sayangnya, psikotes hanya formalitas," ujar Jeiry Sumampow kepada JPNN di Jakarta, kemarin (19/4).
Partai, lanjut pria asal Manado itu, tidak menjadikan hasil psikotes sebagai acuan. Beberapa hal yang menentukan lolos tidaknya masuk daftar caleg, menurutnya, justru tak terkait dengan sikap mental. Antara lain, track record militansi di partai, seberapa besar setoran uang ke partai, dan kualitas serta popularitas.
"Sehingga orang-orang dengan temperamental keras, emosional, tapi punya uang banyak, ya tetap lolos jadi caleg," cetus Jeiry.
Karenanya, saran Jeiry, mumpung masih ada waktu hingga 22 April, nama-nama yang punya potensi memperburuk citra partai, sebaiknya dicoret saja dari daftar caleg sementara (DCS). Sementara, yang sudah jelas-jelas bertindak ngawur seperti oknum anggota DPRD Pakpak Bharat itu, jika namanya masuk DCS, sebaiknya partai langsung mencoretnya saja. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bawa Urusan Demokrat ke Istana, SBY Dianggap Tak Beretika
Redaktur : Tim Redaksi