Hal itu diungkapkan oleh Exco PSSI Sihar Sitorus. Masalah ini menjadi hal yang dipikirkan oleh pihaknya dalam beberapa rapat terakhir. Sebab, masalah PSSI saat ini adalah kas yang sedang kosong.
"Kami memang tidak ada dana. Itu pula yang membuat ada gaji yang tertunggak. Karena itu masih kami pikirkan bagaimana untuk dananya," katanya.
Besaran anggaran yang dibutuhkan untuk menggelar Kongres menurut Sihar diperkirakan sekitar Rp 2 miliaran. Jika memang terpaksa dan tidak ada dana, Sihar menyebut bisa saja kongres digelar dengan sederhana.
"Bisa saja di depan kantor PSSI. Tapi, kami akan mencari dana dulu, kami juga komunikasi dengan pemerintah," tegasnya.
Sementara itu, mantan Sekretaris Komite Normalisasi (KN) joko Driyono menceritakan pengalamannya saat menjadi kepanitiaan kongres Luar Biasa (KLB) dahulu. Kebutuhan anggaran mencapai Rp 3 Miliar. Kebutuhan terbesar ada di akomodasi peserta.
Saat itu, dana banyak disupport oleh pemerintah karena KN adalah lembaga yang berdiri sendiri. Sementara, PSSI hanya membantu dengan sedikit anggaran. "Pemerintah yang support, karena saat itu kondisi sepak bola memang cukup tidak kondusif," cetus Joko.
Menpora Roy Suryo sendiri menjamin bahwa untuk pendanaan kongres tak perlu dikhawatirkan. Tapi, pihaknya tak akan menawarkan diri dalam pendanaan, hanya memastikan untuk menudukung pelaksanaan kongres.
"Kami bertanggung jawab penuh terhadap kesuksesan kongres ini. Karena itu untuk pendanaan pemerintah pasti tidak tinggal diam," tegasnya.
Di sisi lain, untuk masalah tim verifikasi voter kongres, Menpora menginstruksikan untuk dipegang penuh oleh PSSI. Namun, pemilihan harus dipilih secara penuh oleh Exco lengkap atau keterwakilan Exco yang sesuai dengan statute.
"Tim pengawas beda dengan tim verifikasi. Tim pengawas akan diisi oleh beberapa perwakilan termasuk orang-orang dari komisi olah raga, komisi media, dan mantan KN," tegas Roy. (aam)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Madrid Ulang El Clasico 1993
Redaktur : Tim Redaksi