Padahal, perusahaan dengan kepemilikan saham pemerintah Indonesia hingga 54 persen didalamnya ini, terdaftar di Kementerian Keuangan sebagai salah satu aset negara. Hal tersebut terjadi, menurutnya tidak lain karena regulasu yang ada selama ini.
Bahkan regulasi tersebut juga yang membuat perusahaan tidak bisa melakukan ekspansi maupun mencari klien untuk menjual LNG atau gas cair yang mereka produksi selama ini. "Sebetulnya kita ingin aktif mencari klien untuk menjual ini. Tapi regulasi yang membatasi kenapa kita tidak bisa ekspansi dan tidak bisa membuat perusahaan berkembang,"katanya.
Kenyataan lain, Ketua tim Kunjungan Kerja Komisi VII ke Kalimantan Timur, Effendi Simbolon, juga mengungkap kalau selama ini PT Badak NGL juga tidak memberikan kontribusi berupa pajak kepada negara. Hal ini tentu sangat disayangkan, karena faktanya, tahun 2001 lalu, perusahaan ini merupakan perusahaan penghasil LNG terbesar di dunia. Dimana tahun 2012 ini telah memroduksi 12,9 juta ton gas cair (MTPA).
Untuk itu lewat langkah kunjungan kerja kali ini, Komisi VII menurut Effendi, tata kelola PT.Badak, harus segera diperbaiki. Karena statusnya tidak jelas. Bukan perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) serta juga bukan perusahaan penanaman modal asing (PMA). "Status PT Badak NGL janggal dan harus diperbaiki,"katanya yang benar-benar sangat heran masih ada perusahaan yang berstatus demikian. Padahal terbukti perusahaan mampu menghasilkan meski telah terjadi penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
Nanan sendiri menyatakan kalau bisa status perusahaan dirubah. "Tapi yang awasi kan BP Migas. Mungkin lebih mudah jika mereka yang melakukan daripada PT. Badak yang dibawah kendali dari produser. Dia yang kasih duit dan dia yang punya perjanjian dengan kita,"katanya Rabu (7/11).
Sebelum melakukan pertemuan, rombongab Komisi VII berkesempatan mengelilingi areal pabrik yang mencapai luas 200 hektar lebih.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Produksi Kakao di Sumbar Meningkat
Redaktur : Tim Redaksi