BANDUNG - PT Pos Indonesia terus memperluas jaringan bisnisnya. Salah satunya adalah melakukan kerja sama dengan pesantren dan masjid di bawah pengelolaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Kerja sama itu ditandai dengan dengan penandatanganan yang dilakukan Direktur Utama PT Pos I Ketut Mardjana dan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj di sela perhelatan Safety Riding yang digelar Ikatan Motor Pos Indonesia (IMPI) dan Korps Lalu Lintas Mabes Polri di depan Kantor Pusat PT Pos Indonesia, Jalan Cilaki, Bandung, Rabu (29/5). Penandatangan ini juga disaksikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan.
Ketut mengatakan, pihaknya sengaja membidik pesantren dan masjid milik organisasi NU yang umumnya berada di pedesaan untuk memperluas jangkauan layanan PT Pos. “Kerjasama ini merupakan upaya pemberdayaan ekonomi pedesaan. Ini sejalan dengan visi dan misi Pos Indonesia yang berorientasi kepada masyarakat menengah bawah,” ujar Ketut melalui keterangan tertulisnya, Rabu, (29/5).
Kerjasama ini, sambung Ketut, diharapkan mampu mendongkrak perekonomian daerah terpencil. “Aktivitas layanan pos akan dilakukan oleh mitra-mitra dari pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari pengiriman dokumen, pengiriman barang, layanan keuangan, dan sebagainya,” jelasnya.
Sementara itu, Said Aqil mengatakan kerjasama ini merupakan langkah yang tepat karena kedua pihak memiliki kesamaan orientasi, yakni sama-sama berorientasi kerakyatan. “Kita semua milik bangsa dan bertanggung jawab pada bangsa ini, bukan pada agen tertentu,” kata Said.
Said menambahkan bahwa saat ini jaringan pesantren NU sebanyak 24 ribu pesantren dan 800 ribu masjid bisa dimanfaatkan untuk pengembangan layanan pos. “Kerjasama ini memberi manfaat untuk kedua belah pihak. Kami akan melakukan edukasi bersama,” sautnya.
Sementara, dari kerjasama ini Dahlan memberi catatan supaya PT Pos dan PBNU melakukan langkah-langkah nyata agar kerjasama ini bisa benar-benar berjalan efektif dan terwujud. Salah satunya adalah PT Pos dan PBNU segera menentukan 100 pesantren yang akan diajak kerjasama di tahap awal ini.
"Dari 100 pesantren ini, silakan dievaluasi mana saja pesantren yang memiliki visibilitas untuk melakukan kerjasama dengan Pos Indonesia. Dari evaluasi ini, kemudian tentukan 50 pesantren yang benar-benar bisa langsung bekerja,” harap Dahlan.
Dahlan juga menantang PT Pos dan PBNU agar dalam waktu tiga bulan sudah ada 50 pesantren yang sudah mengoperasikan kerjasama ini.
Di samping itu, mantan dirut PLN ini juga mengusulkan agar ada pendidikan dan pelatihan khusus bagi anggota pesantren untuk menjalankan kerjasama tersebut.
"Seperti PT Pos menggelar CSR (corporate social responsibility) di pesantren, khususnya dalam pengadaan komputer dan peralatan yang mendukung. Kerjasama model ini penting bagi Indonesia karena ekonomi Indonesia ke depan harus inklusif. Kesenjangan antara kaya dan miskin juga harus bisa diatasi," tegasnya. (chi/jpnn)
Kerja sama itu ditandai dengan dengan penandatanganan yang dilakukan Direktur Utama PT Pos I Ketut Mardjana dan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj di sela perhelatan Safety Riding yang digelar Ikatan Motor Pos Indonesia (IMPI) dan Korps Lalu Lintas Mabes Polri di depan Kantor Pusat PT Pos Indonesia, Jalan Cilaki, Bandung, Rabu (29/5). Penandatangan ini juga disaksikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan.
Ketut mengatakan, pihaknya sengaja membidik pesantren dan masjid milik organisasi NU yang umumnya berada di pedesaan untuk memperluas jangkauan layanan PT Pos. “Kerjasama ini merupakan upaya pemberdayaan ekonomi pedesaan. Ini sejalan dengan visi dan misi Pos Indonesia yang berorientasi kepada masyarakat menengah bawah,” ujar Ketut melalui keterangan tertulisnya, Rabu, (29/5).
Kerjasama ini, sambung Ketut, diharapkan mampu mendongkrak perekonomian daerah terpencil. “Aktivitas layanan pos akan dilakukan oleh mitra-mitra dari pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari pengiriman dokumen, pengiriman barang, layanan keuangan, dan sebagainya,” jelasnya.
Sementara itu, Said Aqil mengatakan kerjasama ini merupakan langkah yang tepat karena kedua pihak memiliki kesamaan orientasi, yakni sama-sama berorientasi kerakyatan. “Kita semua milik bangsa dan bertanggung jawab pada bangsa ini, bukan pada agen tertentu,” kata Said.
Said menambahkan bahwa saat ini jaringan pesantren NU sebanyak 24 ribu pesantren dan 800 ribu masjid bisa dimanfaatkan untuk pengembangan layanan pos. “Kerjasama ini memberi manfaat untuk kedua belah pihak. Kami akan melakukan edukasi bersama,” sautnya.
Sementara, dari kerjasama ini Dahlan memberi catatan supaya PT Pos dan PBNU melakukan langkah-langkah nyata agar kerjasama ini bisa benar-benar berjalan efektif dan terwujud. Salah satunya adalah PT Pos dan PBNU segera menentukan 100 pesantren yang akan diajak kerjasama di tahap awal ini.
"Dari 100 pesantren ini, silakan dievaluasi mana saja pesantren yang memiliki visibilitas untuk melakukan kerjasama dengan Pos Indonesia. Dari evaluasi ini, kemudian tentukan 50 pesantren yang benar-benar bisa langsung bekerja,” harap Dahlan.
Dahlan juga menantang PT Pos dan PBNU agar dalam waktu tiga bulan sudah ada 50 pesantren yang sudah mengoperasikan kerjasama ini.
Di samping itu, mantan dirut PLN ini juga mengusulkan agar ada pendidikan dan pelatihan khusus bagi anggota pesantren untuk menjalankan kerjasama tersebut.
"Seperti PT Pos menggelar CSR (corporate social responsibility) di pesantren, khususnya dalam pengadaan komputer dan peralatan yang mendukung. Kerjasama model ini penting bagi Indonesia karena ekonomi Indonesia ke depan harus inklusif. Kesenjangan antara kaya dan miskin juga harus bisa diatasi," tegasnya. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bakrie Jual Sumur Migas ke Shell
Redaktur : Tim Redaksi