JAKARTA - Direktur Utama PT Pos Indonesia I Ketut Mardjana menegaskan bahwa tugas perseroan tidak masuk dalam ranah mendata masyarakat miskin terkait pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
"Untuk BLSM jadi perlu diingat bahwa tugas PT Pos adalah mencetak kartu, mendistribusikan kartu dan membayar BLSM pada masyarakat miskin sesuai data yang kami dapat," tutur Ketut di Kantor Pos, Jalan Kesenian, Jakarta, Jumat (5/7).
Sejauh ini, kata dia, pendistribusian BLSM berjalan dengan baik, karena petugas Pos sudah terbiasa dan berpengalaman untuk melakukan program massal seperti ini. Meski begitu, Ketut tak menampik masih ada beberapa hambatan di lapangan, seperti adanya salah pengertian.
"Ada salah pengertian antara aparat desa dan Pemda. Mereka merasa khawatir bila BLSM ini dibagikan, karena takut dianggap belum merata. Nah dari pada terjadi kericuhan terlebih menjelang Pemilukada, makanya mereka menahan BLSM ini untuk tidak dibagikan terlebih dulu. Ini yang sedikit membuat hambatan di lapangan," papar Ketut.
Meski ada hambatan di lapangan, petugas Pos tetap berusaha memberikan pengertian agar aparat desa dan Pemda tidak salah paham.
"Agar tidak salah paham, kita jelaskan pada mereka bahwa tugas Pos adalah membayar dan lain sebagainya. Yang terpenting ini adalah tugas negara dan kepercayaan yang diberikan pada kami. Dengan segala cara, kami menghimbau Pemda dan aparat desa untuk saling membantu menertibkan masyarakat," pinta Ketut.
Walaupun ada hambatan di lapangan, pihaknya meyakini akan menjalankan amanat yang telah dipercayakan pemerintah pada perseroan dengan sebaik mungkin. "Kami selalu meyakinkan bahwa kami bisa menjalankan amanat ini dengan baik," tutupnya. (chi/jpnn)
"Untuk BLSM jadi perlu diingat bahwa tugas PT Pos adalah mencetak kartu, mendistribusikan kartu dan membayar BLSM pada masyarakat miskin sesuai data yang kami dapat," tutur Ketut di Kantor Pos, Jalan Kesenian, Jakarta, Jumat (5/7).
Sejauh ini, kata dia, pendistribusian BLSM berjalan dengan baik, karena petugas Pos sudah terbiasa dan berpengalaman untuk melakukan program massal seperti ini. Meski begitu, Ketut tak menampik masih ada beberapa hambatan di lapangan, seperti adanya salah pengertian.
"Ada salah pengertian antara aparat desa dan Pemda. Mereka merasa khawatir bila BLSM ini dibagikan, karena takut dianggap belum merata. Nah dari pada terjadi kericuhan terlebih menjelang Pemilukada, makanya mereka menahan BLSM ini untuk tidak dibagikan terlebih dulu. Ini yang sedikit membuat hambatan di lapangan," papar Ketut.
Meski ada hambatan di lapangan, petugas Pos tetap berusaha memberikan pengertian agar aparat desa dan Pemda tidak salah paham.
"Agar tidak salah paham, kita jelaskan pada mereka bahwa tugas Pos adalah membayar dan lain sebagainya. Yang terpenting ini adalah tugas negara dan kepercayaan yang diberikan pada kami. Dengan segala cara, kami menghimbau Pemda dan aparat desa untuk saling membantu menertibkan masyarakat," pinta Ketut.
Walaupun ada hambatan di lapangan, pihaknya meyakini akan menjalankan amanat yang telah dipercayakan pemerintah pada perseroan dengan sebaik mungkin. "Kami selalu meyakinkan bahwa kami bisa menjalankan amanat ini dengan baik," tutupnya. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Presiden Gelar Rapat Bilateral dengan PM Australia
Redaktur : Tim Redaksi