jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akhirnya memutuskan banding atas putusan PTUN Jakarta yang telah membatalkan SK pengesahan kepengurusan Partai Golkar. Kementerian yang dipimpin kader PDI Perjuangan Yasonna H Laoly itu kini tengah mempersiapkan tim kuasa hukum.
"Terkait dengan putusan PTUN, Menteri Hukum dan HAM melalui kuasa hukum akan mengajukan banding," kata Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kemenkumham, Ferdinand Siagian dalam jumpa pers di kantornya, Selasa (19/5).
BACA JUGA: Menteri ESDM Senang SBY Terpancing soal Pembubaran Petral
Menurut Ferdinand, pihaknya tetap menghormati putusan PTUN. Meski begitu, Kemenkumham juga berpendapat bahwa SK yang dikeluarkan oleh Menteri Yasonna sudah sesuai dengan undang-undang.
Lebih lanjut dikatakannya, Yasonna saat ini tengah mempelajari putusan tersebut. Dia memastikan, permohonan banding akan diajukan dalam waktu dekat.
BACA JUGA: Jokowi Sampaikan Duka Mendalam untuk Dubes Burhan
"Menteri bersama kuasa hukum akan membuat memori banding dan mempelajari terlebih dulu putusan tersebut," jelasnya.(dil/jpnn)
BACA JUGA: Mantan Presiden Vs Menteri ESDM Berlanjut ke DPR
BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY Mulai Marah, Minta Menteri Sudirman Klarifikasi soal Petral
Redaktur : Tim Redaksi