jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Politik Adi Prayitno menanggapi aksi sejumlah politikus PDIP yang belakangan kerap mengkritik pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19.
Adapun politikus PDIP itu mulai Ketua DPR RI Puan Maharani, Effendi Simbolon dan Masinton Pasaribu.
BACA JUGA: Puan dkk Ramai-ramai Mengkritik Jokowi, PDIP Tak Mau Disalahkan Soal Penanganan Covid-19?
Adi pun mengaitkan sikap yang demikian dengan soliditas antara Presiden Jokowi dengan internal partai pengusungnya, PDIP.
"Ini tanda-tanda, ya, semacam api-api kecil yang sudah muncul bahwa di internal koalisi Jokowi ini sudah mulai ada keretakan," kata Adi kepada JPNN.com, Rabu (4/8).
BACA JUGA: Ruhut Bongkar Fakta Masinton Pernah Ditegur Pak Luhut, Effendi Simbolon Pengin jadi Menteri
"Karena apa pun judulnya, tentu PDIP sebagai partai penguasa enggak mungkin mengkritik secara terbuka dan vulgar. Pasti ada persoalan komunikasi yang enggak selesai, terutama soal penanganan Covid-19," sambung Adi.
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menilai perlu ada perbaikan pola komunikasi antara presiden dengan para menteri guna meredam kritikan terkait penanganan Covid-19.
BACA JUGA: Masinton Berani Menohok Luhut Panjaitan, Menyebut Nama Kiai Said Aqil
"Karena PDIP kalau sudah bereaksi, kalau sudah mengkritik secara terbuka, pasti ada sesuatu yang sudah dianggap extraordinary," ujar Adi.
Politikus PDIP Effendi Simbolon sebelumnya mengkritik pemerintahan Jokowi di dalam menanggulangi pandemi lantaran ogah menerapkan lockdown sejak awal guna menekan penularan Covid-19.
Menurut dia, angka penularan virus Corona bisa dikendalikan dengan cara melakukan lockdown. Hal itu berdasarkan pada sifat pandemik yang bermutasi melalui orang.
"Kalau berdasarkan kepada sifat dari pandemi ini, bisa dilonggarkan melalui lockdown, karena mutasinya oleh orang, bukan melalui barang, bukan melalui airbone," kata Effendi saat dihubungi JPNN.com, Minggu (1/8).
Menurut Effendi, lockdown lebih baik, tetapi harus menghabiskan anggaran hingga Rp 1.000 triliun.
"Mau seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan. Itu saja, daripada sekarang tidak lockdown, PSBB, PPKM-lah. Di sisi lain uang habis, Rp 1.000 triliun lebih satu tahun. Siapa yang mau mempertanggungjawabkan padahal for nothing, zero. Tidak ada," ujarnya.
BACA JUGA: PPATK Mengecek Rekening Keluarga Akidi Tio soal Donasi Rp 2 T, Hasilnya Mengejutkan
Anggota Fraksi PDIP DPR RI Masinton Pasaribu juga terang-terangan mengkritik pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal Covid-19 sudah terkendali.
"Kalau terkendali itu basic-nya harus jelas, dasarnya apa? Buktinya, kan, melonjak di mana-mana. Artinya, itu pernyataan yang menggampangkan soal. Sementara Covid-19 ini tidak bisa hari ini dibilang terkendali, tau-tau besok penyebarannya sangat cepat," tutur Masinton kepada media ini, Rabu (4/8).
Selain itu, kritikan juga datang dari Ketua DPR RI Puan Maharani terkait aturan makan di warung maksimal 20 menit dalam penyesuaian PPKM Level 4.
BACA JUGA: Polda Sumsel Sudah ke Bank untuk Pemindahbukuan Uang Rp2 T, Ternyata Masih Banyak Misteri
"Pemerintah harus bisa menjelaskan mengapa aturan batasan waktu makan tersebut bisa dianggap efektif untuk mencegah penularan. Kemudian soal teknis pengawasannya bagaimana? Apakah hanya perlu kesadaran masyarakat atau bagaimana? Ini harus dijelaskan rinci," kata Puan di Jakarta, Selasa (27/7).
"Kalau ini dibiarkan tanpa penjelasan dan akhirnya hanya menjadi lelucon di tengah masyarakat, saya khawatir ini justru akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujar Puan. (cr1/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Dean Pahrevi