Puji Parpol Pengusung, JK Janjikan Pemerintahan Berdaulat

Jokowi Ajak Tinggalkan Tradisi Koalisi Bagi-Bagi Kursi

Selasa, 27 Mei 2014 – 15:40 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Jusuf Kalla yang kini menjadi calon wakil presiden menyampaikan pujian kepada partai-partai politik yang telah mengusungnya untuk berduet dengan Joko Widodo pada pemilu presiden (pilpres) Juli nanti. Sebab, para ketua umum partai pengusung duet yang dikenal dengan sebutan Jokowi-JK itu rela melepas ego pribadi.

"Semua orang mendirikan partai untuk menduduki jabatan yang sangat tinggi. Apalagi saya bukan anggota partai, sungguh penghargaan yang luar biasa," kata JK saat berpidato di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Nasdem di Jakarta, Selasa (27/5).

BACA JUGA: Mega Ingin Jokowi-JK Menang Besar

Wakil Presiden RI periode 2004-2009 mengatakan, jika kelak dirinya dan Jokowi terpilih memimpin Indonesia dalam lima tahun mendatang maka akan menciptakan pemerintahan yang kuat dan berdaulat. Mantan Ketua Umum Golkar itu menegaskan,  pemerintahan yang berdaulat harus dibangun dari ekonomi yang kuat.

Karenanya JK mengaku siap mendapat masukan dan kritikan dari partai politik pengusung demi menunaikan visi dan misi untuk memimpin Indonesia.  "Kami siap menerima amanah itu, kami siap dikritik, kami siap dinasihati. Bagi kami, kebersamaan kami bagai kereta ingin punya sinyal yang lebih kuat," ujarnya.

BACA JUGA: Ini Pesan Mahfud MD untuk Pendukung Prabowo-Hatta


Sedangkan Jokowi dalam pidatonya menyatakan bahwa hal-hal yang menjadi gagasan ketum parpol pengusungnya untuk berkoalisi tanpa syarat harus dihargai. "Ini yang membedakan di sini dan di sana (kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, red). Ini memberikan pembelajaran politik yang baik," katanya.

Pria yang juga Gubernur DKI itu lantas menegaskan, tradisi dan pola lama seperti koalisi untuk membicarakan jatah menteri harus tinggalkan. "Kita harus berani membangun nilai-nilai baru, harus berani membangun tradisi-tradisi baru," ujarnya.

BACA JUGA: Seluruh Honorer K2 Diminta Ikut Sisir Data Bodong

Ditegaskannya, ada partai yang datang meminta jatah menteri. Jika diakomodasi, kata Jokowi, maka jumlah kementerian bisa di atas 60. “Padahal di undang-undang (Kementerian Negara, red) hanya 34 kursi," sambungnya.

Karenanya, ia mengajak meninggalkan tradisi bagi-bagi jabatan dan memulai sesuatu yang baru. "Inilah nilai baru yang kita mulai yang jadi kekuatan tradisi baru di seluruh Indonesia," paparnya.(boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Prabowo Akui Banyak Belajar dari Golkar


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler