jpnn.com, JAKARTA - Partai Buruh dan organisasi Serikat Buruh kembali menyatakan bakal menggelar demo besar-besaran untuk menolak kenaikan harga BBM yang diumumkan hari ini.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan harga Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10 ribu per liter.
BACA JUGA: Jokowi Naikkan Harga BBM, Iwan Fals Berkomentar Begini
Kemudian Solar subsidi naik dari Rp 5.150 jadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax juga ikut naik dari Rp 12.500 jadi Rp 14.500 per liter.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan ada beberapa alasan mengapa pihaknya menolak kenaikan tersebut.
BACA JUGA: AKBP Wirasto Perintahkan Anak Buahnya Kawal Ketat Pendistribusian BBM di Lombok Barat
Pertama, kenaikan BBM tersebut akan menurunkan daya beli yang sekarang ini sudah turun 30 persen, bahkan bisa mencapai 50 persen.
"Peenyebab turunnya daya beli ialah peningkatan angka inflansi menjadi 6.5 - 8 persen sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket," ujar Said Iqbal, Sabtu (3/9).
BACA JUGA: Pengelola SPBU Diduga Terlibat Menimbun BBM, Mobil Langsung Terbakar, Bum!
Di sisi lain, upah buruh tidak naik dalam tiga tahun terakhir, bahkan Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika pemerintah akan menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36/2021.
"Dengan kata lain, diprediksi tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi," ungkapnya
Selanjutnya, alasan kedua buruh menolak kenaikan BBM karena dilakukan di tengah turunnya harga minyak dunia.
Artinya, terkesan sekali pemerintah hanya mencari untung di tengah kesulitan rakyat.
Selain itu, terkait dengan bantuan subsidi upah sebesar Rp 150 ribu selama empat bulan kepada buruh hanya 'gula-gula saja' agar buruh tidak protes.
Menurutnya, tidak mungkin uang Rp 150 ribu akan menutupi kenaikan harga akibat inflansi yang meroket.
"Terlebih kenaikan ini dilakukan di tengah negara lain menurunkan harga BBM, seperti Malaysia, dengan Ron yang lebih tinggi dari Pertalite, harganya jauh lebih murah," kata Said.
Said Iqbal juga mengkhawatirkan dengan naiknnya BBM maka ongkos energi industri akan meningkat dan bisa memicu terjadinya ledakan PHK.
Oleh karena itu, Partai Buruh dan Serikat Buruh akan melakukan aksi puluhan ribu buruh pada 6 September 2022 di Jakarta.
Aksi akan dipusatkan di DPR RI untuk meminta pimpinan memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan para menteri yang terkait dengan kebijakan perekonomian.
Aksi ini juga serentak di 33 provinsi lainnya yang diorganisir oleh Partai Buruh dan KSPI, di antaranya Bandung, Semarang, Surabaya, Jogjakarta, Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Pelanbaru. Bengkuku, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, dan Pontianak.
Aksi juga akan dilakukan di Makassar, Gorontalo. Sulawesi Utara, serta dilakukan di Ambon, Ternate, Mataram, Kupang, Manokwari, dan Jayapura.
"Jika aksi 6 September tidak didengar pemerintah dan DPR maka Partai Buruh dan KSPI akan mengorganisir aksi lanjut dengan mengusung isu tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law, dan naikkan upah 2023 sebesar 10-13 persen," tegasnya. (mcr28/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Wenti Ayu Apsari