jpnn.com, BANDUNG - Ketua FKGH SMK, SMA, SLB Jabar Yudi Nurman Fauzi mengatakan banyak tenaga honorer yang menjalankan tugas seperti ASN, tetapi gaji tidak sesuai dan tak diangkat.
Hal itu disampaikannya di hadapan ratusan guru dan tendik honorer yang berdemonstrasi di halaman Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung pada Senin (13/1).
BACA JUGA: Tolong dong, Kasih Kepastian soal Honorer jadi PPPK Paruh Waktu
“Kami mendapat status ASN tetapi dengan kondisi seperti honorer, ini lah yang membuat kami sakit hati, dan sejumlah teman-teman di daerah menemukan kecurangan saat proses tes kemarin dan hasilnya dari pemprov dan disdik, silakan mengadukan dan bicara dan lagi-lagi janji,” kata Yudi ditemui dalam aksi demo.
Menurut Yudi, formasi PPPK Pemprov Jabar dikuotakan 30 persen dan 24 persen sudah dialokasikan. Sisanya, ia menuntut pemerintah segera mengangkat menjadi PPPK.
BACA JUGA: Banyak Guru Honorer di Jabar Belum Diangkat PPPK, FKGH Tuntut Keseriusan Pemerintah
“Jabar memiliki 30 persen jatah untuk pemberdayaan, 24 persen sudah dialokasikan sisa enam persen. Apakah ini ada akan keberanian dari Pemprov Jabar untuk memberdayakan teman-teman honorer dan diangkat menjadi PPPK penuh waktu?,” terangnya.
Yudi mengungkapkan, banyak guru dan tendik honorer yang mengabdi selama puluhan tahun tanpa status kepegawaian yang jelas.
BACA JUGA: PPPK Paruh Waktu Belum Jelas, Honorer Diminta Jangan Resah
Mereka digaji seadanya tanpa ada pesangon atau uang pensiun saat purnatugas.
“Ada di sini yang bekerja lebih dari 15 atau 20 tahun tapi bagaimana perhatian pemerintah untuk kesejahteraannya, minim sekali. Kondisi mereka sangat memprihatinkan kerja di pelosok dengan gaji seadanya,” jelasnya.
“Gaji sudah diberlakukan Rp2,4 juta setiap bulannya dengan posisi kerja dari pagi sampai sore sama kaya ASN bahkan kami sering menjadi kambing hitam untuk melaksanakan tugas ASN. Kami dianggap hanya honorer untuk disuruh-suruh,” tegasnya.
Dia pun menuntut pemerintah agar serius mengatasi masalah yang dihadapi oleh guru dan tenaga pendidik honorer.
Katanya, tahun 2024 baru 1.529 guru honorer yang diangkat PPPK dari total 4.000 guru honorer tingkat SMA, SMK dan SLB negeri. Sedangkan tenaga pendidik yang diangkat PPPK lebih sedikit hanya 65 orang.
“Kemarin kami semua sudah tes gelombang pertama dan dinyatakan lolos. Tetapi dengan kondisi R3 R2 jadi tenaga teknis dan guru, tapi untuk L tidak. Kami menemukan formasi yang tidak seimbang jadi honorer jumlahnya sangat banyak tapi formasi yang disediakan sangat minim,” tandasnya. (mcr27/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina