jpnn.com - BLITAR – Sejumlah petani di wilayah Kabupaten Blitar kelimpungan karena pupuk subsidi sulit dicari. Kalau stok ada, harganya selangit. Sebab, harga pupuk urea bersubsidi yang semula Rp 90 ribu kini mencapai Rp 140 ribu per sak. Padahal, petani sangat membutuhkan pupuk untuk musim tanam tahun ini.
Karena sulit memperoleh pupuk, petani harus mencari di luar daerah dengan harga selangit. Diduga kelangkaan pupuk tersebut disebabkan banyak faktor. Antara lain, stok dari produsen berkurang dan pendistribusian dari produsen ke kios molor.
BACA JUGA: Proton Indonesia Pun Tak Tahu
Hal itu diketahui setelah Komisi II DPRD Kabupaten Blitar melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke wilayah Kecamatan Nglegok, Kecamatan Doko, dan Blitar Selatan. Dari hasil sidak tersebut, dewan menerima keluhan sulitnya mendapatkan pupuk subsidi. ”Memang di lapangan ada kelangkaan pupuk subsidi,” ujar Mujib, anggota komisi II, Sabtu (7/2).
Totok Ariyanto, salah seorang petani asal Desa Bacem, Kecamatan Sutojayan, mengungkapkan, pada musim tanam saat ini petani sulit mencari pupuk bersubsidi. Kalaupun stoknya ada, harga pupuk tersebut tinggi.
BACA JUGA: Lagi, Anak Buah Prabowo Kecam Jokowi Gandeng Proton
”Setelah mendatangi beberapa kios pupuk, saya baru bisa menemukan pupuk di Kecamatan Talun. Tetapi, harganya selangit. Satu sak urea yang harga normalnya Rp 90 ribu kini mencapai Rp 140 ribu,” ungkapnya.
Terkait dengan kondisi itu, dewan berkoordinasi dengan semua pihak seperti kelompok tani, pemilik kios pupuk, distributor pupuk, dan instansi terkait. Dari hasil koordinasi tersebut, diketahui beberapa faktor menyebabkan kelangkaan pupuk. Antara lain, stok memang berkurang.
BACA JUGA: Proton Garap Mobnas, Gaikindo Bungkam
Sebelumnya, Kabupaten Blitar menerima jatah 30 ribu ton setiap bulan. Kini jatah kabupaten itu berkurang menjadi sekitar 29 ribu ton. Berdasar informasi yang diperoleh, mesin pabrik pupuk rusak sehingga jumlah produksi berkurang. ”Karena produksi berkurang, stok juga berkurang. Stok yang berkurang tidak hanya untuk Kabupaten Blitar, tetapi seluruh wilayah di Jatim,” jelas Mujib.
Selain itu, terang dia, distribusi pupuk dari pabrik ke kios terkendala terbatasnya armada. Akibatnya, distribusi agak terlambat. Kondisi tersebut diperparah dengan tidak adanya pembagian pupuk untuk petani tanaman pangan dan perkebunan. Jadi, stok pupuk bersubsidi yang seharusnya untuk petani tanaman pangan juga diambil petani perkebunan. Alhasil, banyak petani yang tidak kebagian pupuk. ”Kondisi tersebut banyak ditemui di wilayah Blitar Selatan,” bebernya.
Menurut dia, masalah itu akan dijadikan bahan evaluasi agar tidak terjadi kelangkaan pupuk lagi. Salah satunya dengan membenahi manajemen distribusi pupuk. Misalnya, mempercepat ketersediaan stok sebelum musim tanam tiba. ”Sebelum musim tanam tiba, pupuk harus sudah tersedia di gudang maupun kios-kios,” katanya.
Pihaknya juga akan menambah jumlah kios pupuk. Saat ini ada daerah yang kekurangan kios pupuk. Misalnya, di Kecamatan Bakung, hanya ada dua kios pupuk. Padahal, wilayahnya cukup luas. ”Kami akan rekomendasikan agar kios pupuk bersubsidi ditambah dan dilakukan evaluasi terhadap distributor nakal,” tuturnya.
Dia menyebut, saat ini ada beberapa distributor nakal yang tidak memenuhi kebutuhan pupuk di wilayahnya. Pupuk malah dijual ke wilayah lain. Dalam waktu dekat, pihaknya sidak ke sejumlah distributor dan kios pupuk. ”Kami akan menindak tegas. Kami akan rekomendasikan agar distributor dan kios nakal diputus kontraknya,” pungkasnya. (ful/JPNN/c11/dwi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Gandeng Mobnas Malaysia, JK Dorong Ponsel Nasional
Redaktur : Tim Redaksi