JAKARTA—Pengamat Ekonomi dari Ekonit, Hendry Saparini, mengungkapkan bahwa pemerintah harus kembali mengevaluasi penggunaan anggaran negara melalui APBNTermasuk pula pengelolaan dan penyaluran dana stimulus ke daerah-daerah
BACA JUGA: BUMN Diminta Tak Jalan Sendiri-sendiri
Karena ternyata penggunaan dan penyerapan anggaran justru berjalan tidak maksimal.‘’Pemerintah hanya terkesan semangat mencari hutang saja
BACA JUGA: Ratusan Petani Ramaikan Syngenta Expo
Artinya pemerintah harus mencari hutang baru lagi guna menutup defisit yang terjadi,’’ kata Saparini kepada wartawan, Selasa (9/3) di Hotel Four Season, Jakarta.Saparini juga mengkritisi SILPA yang terjadi hampir diseluruh Kabupaten/Kota di Indonesia
BACA JUGA: Ingin Punya Menara Mirip Petronas
Pemerintah pusat memiliki peran penting menjadi penyebab terjadinya SILPA di daerah-daerah.‘’Penyaluran anggaran harusnya didampingi dan diawasiYang terjadi, anggaran sering terlambat turun ke daerah sehingga mempengaruhi SILPASILPA yang besar membuktikan sistem penggunaan dan alokasi anggarannya tidak berjalan baikPemerintah pusat harus segera melakukan koreksi dan evaluasi terhadap fakta SILPA ini,’’ tegas Saparini yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres).
Saparini pun mengingatkan, bahwa pemekaran daerah yang tidak diiringi oleh kesiapan infrastruktur dan aparatur, pada akhirnya justru akan memberatkan keuangan daerahKondisi ini bila dibiarkan, juga akan mempengaruhi keuangan negara.
‘’Besarnya SILPA di APBN, juga hasil kontribusi besarnya SILPA di APBDKorelasinya berasal dari tidak maksimalnya serapan dana stimulus dan terlambatnya serapan anggaranYang harus dievaluasi adalah, pemekaran daerah bila tidak disiapkan, akan mengganggu keuangan negara secara keseluruhanNegara pun akhirnya terkesan tiap tahun hanya mencari dana hutang,’’ jelas Saparini.(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ekonomi Dinilai Salah Kelola
Redaktur : Soetomo Samsu