jpnn.com, KALIMANTAN TIMUR - Ketua Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Kota Bontang, Muhammad Arisaldi Ahdar mengatakan, posisi Kepala Otorita Ibukota Negara (IKN) Nusantara tidak boleh dijabat sembarang orang.
Ada sejumlah prasyarat yang harus dimiliki.
BACA JUGA: Unggah Hasil Test Pack Positif, Nikita Mirzani Hamil Anak Keempat?
Selain memiliki pengalaman pemerintahan, pejabat Kepala Otorita IKN itu juga harus memiliki pemahaman tentang wilayah, karakter dan budaya yang ada di Kalimantan Timur.
Dari pemahamannya, badan ini perlu dipegang oleh tokoh yang memahami karakter, wilayah, dan budaya yang ada di IKN baru tersebut.
BACA JUGA: Argumen Sudah Ada, DPR dan Pemerintah Siap Hadapi Uji Materi UU IKN
“Itu artinya, latar belakang putera daerah perlu menjadi pertimbangan,” kata Ahdar.
Pernyataaan Ahdar ini merujuk pada pengesahan RUU Ibu kota Negara menjadi undang-undang oleh DPR pada 18 Januari 2022 lalu.
BACA JUGA: Shopee, Jadi E-commerce Terbanyak yang Digunakan Masyarakat
Menyusul pengesahan itu, muncul kabar soal badan otorita yang mempersiapkan pembangunan dan pengelolaan ibu kota negara yang baru ini.
Bersamaan diskusi soal itu, muncul pula soal calon Kepala Badan Otorita ini. Sejumlah nama disebut-sebut akan ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk mengisi jabatan itu.
Sayangnya, oleh sebagian masyarakat Kalimantan Timur, tidak satupun nama yang muncul yang memiliki latar belakang daerah tersebut.
Senada dengan Ahdar, Ketua Korps Alumni HMI Kota Bontang, Basir menyebutkan orang Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur juga ada yang layak mendapat amanah mengepalai Badan Otorita IKN.
“Ada tokoh-tokoh Kaltim yang sudah berkarya secara nasional dan ideal untuk amanah itu,” kata Basir.
Wahidin Alaudin, Founder Director Rescue Borneo menyebut ada banyak tokoh Kalimantan Timur yang layak dipertimbangkan Presiden Joko Widodo.
“Misalnya saja Muhammad Nurdin yang putera Samarinda,” katanya.
Nurdin yang dimaksud adalah Staf Ahli Menteri Desa, PDT & Transmigrasi, yang sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT & Transmigrasi.
Nama ini beberapa waktu terakhir memang menjadi perbincangan masyarakat Kalimantan Timur saat UU Ibukota Negara disahkan.
Nurdin sendiri saat dihubungi soal namanya yang digadang-gadang sejumlah elemen masyarakat Kalimantan Timur, mengatakan hanya mendengar kabar-kabar angin saja dan tak terlalu serius menanggapinya.
“Mungkin waktunya mengabdi kepada tanah kelahiran saya, sambil tetap mencurahkan tenaga untuk Indonesia,” katanya.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy