jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan menilai desakan agar Mendikbud Nadiem Makariem diganti adalah hal wajar dalam iklim demokrasi.
Namun, kewenangan mengganti dan mengangkat menteri ada di tangan Presiden Jokowi yang tentunya menilai pembantunya sesuai kinerja dan capain mereka.
BACA JUGA: Target 1 Juta PPPK 2021 Meleset Jauh, Putra Nababan Melontarkan Kritik Tajam
Sebagai mitra kerja Mendikbud di DPR, Putra Nababan mengatakan bahwa kinerja Menteri Nadiem sejak dilantik sudah cukup baik, terutama di era pandemi Covid-19.
Banyak torehan prestasi dan terobosan penting dijalankan di masa kepemimpinannya. Nadiem berhasil menjalankan program Nawacita jilid dua Presiden Jokowi terkait pengembangan SDM yang berkualitas dan unggul bagi generasi mendatang.
BACA JUGA: Pernyataan Mas Nadiem Ini Bikin Lega
"Mas Menteri ini memang punya latar belakang sangat berbeda dari menteri-menteri pendahulu yang selalu dari latar belakang akademisi," ujarnya, Sabtu (17/4).
Putra menduga, Presiden Jokowi memilih Nadiem dengan harapan pembantunya bisa menelurkan program-program pendidikan yang ‘out of the box’ sehingga ada percepatan dalam penyerapan lapangan kerja.
BACA JUGA: Nadiem Makarim Dinilai Kandidat Kuat Mendikbud-Ristekdikti
‘’Jika ini yang ada di benak Pak Jokowi bulan Oktober 2019 lalu ketika melantik Mas Nadiem, maka keinginan Bapak Presiden bisa jadi tercapai," ucapnya.
Sebab, kata dia, saat ini terobosan demi terobosan sedang dijalankan Kemendikbud di tengah pandemi Covid-19.
"Bisa dibayangkan tidak ada pandemi, maka program-program inovasi di bidang pendidikan akan lebih terasa hasilnya," ucapnya.
Politikus PDI Perjuangan ini menyebutkan sejumlah gebrakan awal Menteri Nadiem adalah Merdeka Belajar yang langsung menghapus Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), mengganti Ujian Nasional (UN), melakukan penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan mengatur kembali Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Yang fenomenal, menurut Putra adalah program Kampus Merdeka. Kemendikbud melakukan penyesuaian di lingkup pendidikan tinggi, di antaranya pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi.
Salah satu tonggak penting dalam Kampus Merdeka kata Putra adalah mahasiswa bisa mengikuti pertukaran pelajar dengan mengambil kelas di perguruan tinggi lain termasuk melakukan program kewirausahaan secara mandiri.
‘’25 tahun saya berkecimpung di dunia profesional, menurut saya program semacam ini yang diperlukan para mahasiswa untuk mempersiapkan diri di dunia pekerjaan dan wirausaha," ucapnya.
Lebih lanjut dikatakan, di masa pandemi Covid-19, Komisi X DPR RI banyak sekali memberikan masukan kepada Kemendikbud yang mendapat tanggapan positif dari Menteri Nadiem.
Seperti relaksasi dana BOS di tahun anggaran 2020. Dengan relaksasi tersebut maka terjadi fleksibilitas dan otonomi penggunaan dana BOS yang pada akhirnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan sekolah termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer.
Dia menyebutkan, salah satu hasil serap aspirasi masyarakat yang disuarakan DPR RI adalah subsidi kuota data internet untuk mendukung belajar dari rumah bagi murid, mahasiswa, guru dan dosen telah dijalankan oleh Mendikbud Nadiem.
"Selain itu, bantuan subsidi upah bagi dosen, hingga program vaksin covid untuk para tenaga pengajar, guru di Indonesia sedang dituntaskan," tandasnya. (esy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad