jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi melaksanakan rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (6/9).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri Desa Eko Putro Sandjoyo serta para anggota Komisi V.
BACA JUGA: Bamsoet Ajak Negara ASEAN Caro Solusi Krisis Myanmar
Agenda pertemuan hari ini membahas rencana kegiatan dan anggaran kementrian/lembaga tahun (RKA K/L) 2019.
Dalam rapat ini Eko menyampaikan program-program prioritas, di antaranya pembangunan kawasan pedesaan, pengembangan daerah tertentu, dan pembangunan daerah tertinggal.
BACA JUGA: KBRI di Singapura Diminta Mempromosikan Destinasi Wisata RI
Namun, pagu anggaran dari program prioritas tersebut mengalami penurunan dari Rp 4,5 triliun menjadi Rp 4,3 triliun.
"Mengapa turun? Apakah ada prioritas lain? Atau ketidakmampuan kementerian menyerap anggaran secara optimal demi maslahat masyarakat desa?" kata anggota Komisi V Nurhasan Zaidi,
BACA JUGA: ASEAN Menciptakan Ekosistem Ekonomi Lewat Implementasi MEA
Anggota DPR daerah pemilihan Majalengka, Subang, Sumedang ini menambahkan, dibangunnya bandara internasional dan Aerocity modern di sekitar Desa Ligung, Majalengka, perlu dikawal agar masyarakat bisa diberdayakan.
"Menjadi sebuah kewajiban saya untuk mengawal pemerintah demi mengurangi kesenjangan antara kota modern yang mau dibangun dengan kondisi real desa daerah sekitar," ucap Nurhasan.
"Kami siap bantu Pak Menteri untuk menyalurkan program prioritas desa seluruh Indonesia yang pastinya sangat membantu pemerintah dalam percepatan daerah pembangunan,” kata politikus PKS itu. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Masa Depan ASEAN Tergantung Kekuatan Negara di Dalamnya
Redaktur : Tim Redaksi