jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan jajaran menghadiri rapat perdana dengan Komite I DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/11). Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komite I DPD Agustin Teras Narang itu, Tito hadir mengenakan seragam pegawai negeri sipil (PNS) warna khaki.
Rapat dimulai dengan perkenalan anggota DPD dan jajaran pejabat Kemendagri. Tito meminta satu per satu direktur jenderal dan pejabat lain yang ada di Kemendagri untuk memperkenalkan diri di hadapan Komite I DPD.
BACA JUGA: Pesan Wakil Ketua DPD RI Pada Saat Rakernas Senam Tera Indonesia
Rapat ini membahas masalah utama yakni hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. "Kami harap peran DPD menjembatani sekaligus penstimulasian pembangunan pusat dan daerah, khususnya di daerah," kata Tito.
Mantan Kapolri itu menambahkan permasalahan stabilitas keamanan sangat dipengaruhi faktor politik dan pemerintahan. Menurut Tito, gejolak politik akan berdampak pada stabilitas keamanan. "Tugas kami menjaga pemerintahan tetap stabil di daerah, dan juga agar situasi politik di daerah tetap stabil," ujar Tito.
BACA JUGA: Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono Hadiri Peringatan HUT ke-74 Korps Marinir
Dia menambahkan sudah melakukan berbagai upaya untuk menyinkronkan pemerintah pusat dan daerah ke depan. Tito menjelaskan pada 13 November 2019, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengundang kepala daerah, ketua DPRD, kajati, kajari, kapolda, kapolres, pangdam, danrem, dandim serta stakholder keamanan lainnya.
Dalam kesempatan itu, ujar Tito, Presiden Joko Widodo alias Jokowi sudah memberikan arahan, dan apa yang akan dilakukan selama lima tahun ke depan. "Penekanan utama Bapak Presiden adalah pembukaan lapangan pekerjaan," ujar Tito.
BACA JUGA: Tito Karnavian: Bukan Saya Memuji, tetapi Fakta Hampir Tidak Ada Cacat
Menurut Tito, hal itu dikarenakan Indonesia akan menghadapi dilema bonus demografi. Berbeda dengan negara lain yang mengalami penurunan jumlah penduduk. Dia menjelaskan tingkat atau angka harapan hidup di Indonesia akan mencapai usia 75 tahun. Selain itu, angkatan kerja muda juga akan banyak. Dia menegaskan kalau bonus demografi ini tidak dikelola dengan baik maka akan bisa menjadi bencana demografi.
"Dua masalah, angkatan kerja muda yang banyak, angkatan lansia mulai meningkat karena harapan hidup bisa jadi beban negara kalau tidak berdaya guna," ujar Tito.
Selain itu, kata Tito, neraca perdagangan Indonesia juga mengalami masalah. Hal ini karena ekspor lebih rendah dari impor. Akibatnya, terjadi tekanan terhadap cadangan devisa. Kalau cadangan devisa mengalami masalah, maka akan terjadi inflasi yang bisa memicu kenaikan harga dan gejolak sosial.
"Kalau lapangan kerja tidak mampu menampung bonus demografi, maka anak-anak muda dikhawatirkan terlibat kriminal dan lain-lain," kata Tito.
Dia menambahkan kompetisi global juga sangat keras terutama dipicu perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Ditambah lagi masalah di beberapa wilayah terutama yang berhubungan dengan keamanan di Chile, Bolivia, Timur Tengah, dan Hong Kong yang juga bisa memicu resesi.
Tito menyatakan, inti dari arahan Presiden Jokowi adalah harus membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya dengan tujuan menampung angkatan kerja, dan membuat ekonomi bangkit dalam rangka berkompetisi secara global.
Tito menambahkan dalam arahnnya presiden juga menyatakan bahwa membuka lapangan pekerjaan tidak hanya bisa mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sebab, anggaran APBN terbatas. Sebagian atau lebih Rp 800 triliun ditransfer ke daerah.
Sementera, Rp 900 triliun digunakan di kementerian-kementerian. "Oleh karena itu kuncinya menurut presiden adalah mengundang investasi," ujarnya.
Namun, Tito menambahkan, untuk berinvestasi di Indonesia masih terkendala dalam hal regulasi dan perizinan. Menurut Tito, dari sekian banyak perusahaan Amerika Serikat yang keluar dari Tiongkok, tidak satupun masuk ke Indonesia. Banyak yang lebih memilih ke Vietnam, Thailand, Laos, Kamboja, dan Myanmar. "Indonesia terhambat perizinan. Baik di tingkat daerah yang panjang maupun pusat. Penyederhanaan birokrasi dan perizinan ini yang ingin dituju presiden," katanya.
Menurutnya, presiden juga menghendaki program kerja anggaran ke depan mengakomodasi visi seperti ini. Daerah boleh bertindak lokal tetapi berpikir nasional dan global. Otonomi daerah tidak hanya berdasar pertimbangan lokal. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy