jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan rencana kerja Kementerian Sosial pada 2019 akan berfokus pada upaya menurunkan tingkat kemiskinan.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI tentang Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2019.
BACA JUGA: Agus G Jadi Mensos, Bagaimana Nasib Tim Pemenangan Jokowi
Mensos mengatakan, tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah "Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas".
Di dalamnya ada lima Program Prioritas Nasional. Pertama, Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Kedua, Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektifitas dan kemaritiman.
BACA JUGA: Idrus Marham di Mata Airlangga Hartarto
Kemudian ketiga, Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif. Keempat, Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air. Kelima, Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.
Guna mendukung rencana kerja tersebut, Kementerian Sosial didukung pagu anggaran sebesar Rp 58,9 triliun pada 2019. Jumlah ini naik sebesar 36,06 persen dibandingkan tahun anggaran 2018.
BACA JUGA: Idrus Ceritakan Suasana saat Serahkan Surat Mundur ke Jokowi
"Kenaikan anggaran terbesar Kemensos tahun 2019 adalah untuk peningkatan kualitas bantuan sosial PKH. Dimana skema bantuan sosial PKH berubah dari flat Rp 1.890.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi kembali kondisonal sesuai beban kebutuhan keluarga," kata Mensos dalam siaran tertulisnya, Jumat (7/9).
Peningkatan tersebut terdapat pada nilai bantuan komponen pendidikan dan kesehatan sebesar 100 persen. Mensos menjelaskan, kenaikan anggaran PKH tampak dalam jumlah bantuan tetap sebesar Rp550 ribu, komponen kesehatan Rp2,4 juta, komponen pendidikan SD Rp900 ribu, SMP Rp1,5 juta, dan SMA Rp 2 juta. Sementara untuk komponen kesejahteraan Lansia tetap Rp2,4 juta dan Penyandang Disabilitas Rp2,4 juta. Untuk KPM yang berdomisili di daerah terpencil, kepulauan terluar dan perbatasan antar negara, bantuan tetapnya Rp. 1 Juta. Kenaikan sekitar indeks bansos 100 persen ini dalam rangka mengurangi angka kemiskinan menjadi 9,3% pada akhir tahun 2019. Adapun jumlah sasaran tetap 10 Juta KPM PKH.
Di akhir rapat kerja DPR Komisi VIII dengan Menteri Sosial dihasilkan butir-butir kesimpulan yakni: Komisi VII DPR memahami pagu anggaran Kementerian Sosial RI dalam RAPBN 2019 sebesar Rp 58,9 triliun yang akan dialokasikan untuk program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas lainnya, Pengawasan dan Peningkatan Auntabilitas Aparatur, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Pendidikan Pelatihan Penelitian dan Penyuluhan Sosial.
Komisi VIII DPR akan melakukan pendalaman terhadap pagu anggaran dan usulan tambahan anggaran Kementerian Sosial RI dalam RAPBN 2019 sebesar Rp 988.980.150.000.
Kementerian Sosial diminta untuk segera menyerahkan usulan tambahan anggaran untuk penanganan korban bencana NTB.
DPR meminta Menteri Sosial untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam penyelenggaraan program kesejahteraan sosial. Meningkatkan pengalokasian anggaran bantuan untuk Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) terutama yang dikelola masyarakat dnegan melakukan bimbingan dan pelayanan bagi anak-anak.
Menguatkan kebijakan sumber daya manusia melalui pembinaan, bimbingan teknis dan kesejahteraan bagi pendamping program kesejahteraan sosial sehingga terwujud peningkatan kinerja. Meningkatkan alokasi anggaran untuk program kesiapsiagaan dan mitigasi bencana serta penangnanan darurat korban bencana. Menyusun peta daerah yang memiliki Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dijadikan sebagai basis data dalam mengambil kebijakan.
Melakukan pemutakhiran data bantuan sosial secara berkala sehingga terwujud data kemiskinan yang terintegrasi dengan Basis Data Terpadu (BDT). Mengoptimalkan peran Pekerja Sosial dalam memberikan pelayanan psikososial bagi korban bencana NTB. Meningkatkan sosialisasi tentang capaian kinerja yang telahdiraih oleh Kementerian Sosial RI.
Meningkatkan program penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat. Meningkatkan program sosialisasi dan penyuluhan program kesejahteraan sosial dengan mendorong partisipasi masyarakat. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Idrus Marham Minta Mundur, Jokowi Langsung Setuju
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh