jpnn.com, JAKARTA - Isu oligarki dan kesenjangan ekonomi mewarnai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Keluarga Nahdlatul Ulama (IKANU) Mesir yang berlangsung di Cirebon, Jawa Barat Sabtu-Minggu, 7-8 Maret 2020.
Selama dua hari berkumpul, peserta Rakernas mendiskusikan fakta yang dirasakan rakyat Indonesia saat ini tentang ketimpangan nyata di sektor ekonomi.
BACA JUGA: IKANU Mesir Ajak Seluruh Komponen Bangsa Bersama Hadapi Corona
Kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah dinilai makin tak berpihak pada kepentingan rakyat dan disinyalir ada kaum oligarki bermain.
Berdasarkan atas fakta tersebut dan situasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat termasuk masalah penanganan Virus Corona, Rakernas IKANU Mesir menghasilkan rekomendasi eksternal dan internal berikut:
BACA JUGA: Gelar Rakernas di Cirebon, IKANU Mesir Bahas Tiga Isu Utama
Rekomendasi eksternal, kebinnekaan Indonesia adalah karunia Tuhan yang harus dijaga dengan baik. Sebab itu, praktik diskriminasi dan intoleransi tidak dapat dibiarkan terus berlangsung di negeri ini.
Peran pemerintah sangat vital untuk mengatasi dan menindak secara lebih tegas, berkesinambungan, dan adil sesuai koridor hukum, perilaku-perilaku intoleran yang terjadi di tengah masyarakat.
BACA JUGA: DPP GMNI Hasil Kongres Ambon Resmi Dikukuhkan, Ini Nama-nama Pengurusnya
Terkait ekonomi, Rakernas menyoroti fakta bahwa Indonesia negara kaya, namun tidak demikian dengan mayoritas penduduknya. Ketimpangan ekonomi terpampang nyata.
Oligarki menyebabkan ketimpangan makin menjadi. Akses ke sumber-sumber ekonomi oleh rakyat kecil seperti terkunci. Terjadi semacam gejala intoleransi ekonomi.
Adalah tugas Pemerintah untuk mempersempit, bahkan menutup ketimpangan tersebut dengan bersikap adil, memukul mundur oligarki, dan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang berorietasi dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat kecil dan rakyat secara umum.
Hal ini adalah bagian dari menjalankan amanah UUD 1945 maupun amanah agama di hadapan Tuhan yang Maha Esa.
Rekomendasi tentang merebaknya wabah virus corona Rakernas IKANU melihat peran vital Pemerintah sangat diperlukan untuk menenangkan masyarakat.
Upaya itu harus dilakukan dengan cara-cara yang terbuka dan transparan terkait informasi tentang kasus dan penanganan virus tersebut.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dan penanganan terbaik didapatkan oleh masyarakat yang tertular virus tersebut.
Seluruh komponen bangsa perlu bersatu dan bersama-sama melawan penyebaran virus jahat tersebut, dan pemerintah/ negara harus berada di garda paling depan dalam penanganan terbaik kasus tersebut.
Saat memberikan ceramah kunci dalam pembukaan Rakernas IKANU, Sabtu (7/3/202), Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Prof KH Said Aqil Siroj, menegaskan tugas berat warga Nahdliyin dalam menuntaskan cita-cita luhur bangsa.
Menurut dia, dalam konteks beragama akidah dan syariat saat ini sudah rampung. Yang belum rampung adalah tanggung jawab (masuliyyah ardhiyyah).
Umat Islam perlu menguasai materi dan ilmu pengetahuan (sains) yang bersifat dinamis dan inovatif.
Demikian halnya, juga dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kiai Said menilai Pancasila sudah final.
“Sila pertama sudah baik, sila kedua oke, demikian juga sila ketiga dan sila keempat. Sila ‘Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia masih jauh panggang dari api,” kata dia.
Menurut dia, Indonesia saat ini dikuasai kekuatan para pemilik modal yang semakin memunculkan kesan menguatnya sistem oligarki.
Kekuasaan politik dikuasai mereka para pemodal. Sebagai timbal baliknya, pemodal tersebut akan mendapatkan proyek-proyek strategis.
Oligarki menyebabkan ketimpangan semakin menjadi. Akses ke sumber-sumber ekonomi oleh rakyat kecil seperti terkunci. Terjadi semacam gejala intoleransi ekonomi. Adalah tugas Pemerintah untuk mempersempit, bahkan menutup ketimpangan tersebut dengan bersikap adil, memukul mundur oligarki, dan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang berorietasi dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat kecil dan rakyat secara umum.
“Dalam konteks ini, negara sebenarnya dalam kondisi very danger,” katanya.
Sebagai respons kondisi di atas, Kiai Said berpesan agar IKANU menjadi organisasi profesional sekaligus proporsional, open management, inklusif bekerjasama dengan berbagai pihak asal positif, dan yang terpenting adalah tanggung jawab.
Ketua IKANU, KH Faiz Syukron Makmun, menjelaskan, rekomendasi eksternal tersebut akan disampaikan kepada pemerintah melalui jalur eksektif, legislatif, dan yudikatif.
Dengan harapan, sedikit sumbangan pemikiran ini bisa memberikan manfaat bagi bangsa dan negara.
Sementara itu, kata dia, Rakernas IKANU juga merekomendasikan penguatan hubungan antara NU dan institusi Al Azhar Mesir yang mempunyai kesamaan visi, ideologi, dan pergerakan.
Para alumni Mesir diharapkan menjadi duta perekat komunikasi antarkedua institusi tersebut.
“Rakernas IKANU meminta alumni pro aktif dalam membangun hubungan Al Azhar dan NU,” kata dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (10/3/2020).
Rakernas yang mengangkat tema “Nahdliyin dan Tantangan Ekonomi 4.0” dihadiri ratusan alumni NU Mesir.
Hadir sebagai pembicara Katib Aam PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, pengasuh Pesantren Dar Al-Tauhid Arjawinangun Cirebon, KH Husein Muhammad, dan pengasuh Pesantren Amanatul Ummah Pacet Mojokerto, dan KH Asep Saifuddin Chalim.
Dalam Rakernas kali ini juga diresmikan Yayasan Menara IKANU Azhary sebagai wadah konsolidasi dan optimalisasi kader IKANU Mesir.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich