jpnn.com, JAKARTA - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan ,Masyarakat (PPKM) Darurat yang berlaku mulai 3-20 Juli 2021 tidak diperpanjang. Sebab, masyarakat berpenghasilan mikro dan miskin sangat terdampak .
Ketua JoMan, Imanuel Ebenezer menegaskan adanya wacana perpanjangan PPKM sangat tidak etis. Apalagi tanpa adanya adanya evaluasi dari PPKM yang sedang berjalan.
BACA JUGA: Polres Karanganyar Tutup 3 Ruas Jalan Pada Masa PPKM Darurat
"Harusnya ada evaluasi dulu. Tunggu lah tanggal 17 atau 18. Kalau ada penurunan significan Covid 19 rasanya tak perlu diperpanjang," tandas Noel.
Aktivis 98 ini menilai Menteri Keuangan Sri Mulyadi blunder besar telah mengklaim adanya rencana perpanjangan PPKM. Noel meyakini Presiden Jokowi belum memutuskan perpanjangan PPKM.
BACA JUGA: Tak Mungkin Polisi Tutup Ribuan Jalur Tikus saat PPKM Darurat, tetapi Masih Ada Cara Lain
"Banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak sekali. Mereka ini kan cari uangnya setiap hari dan tidak punya penghasilan tetap. Coba kita hati-hati dalam mengambil keputusan sebelum ada evaluasi lanjutan," tegas Noel.
Dia meminta agar tidak ada lagi menteri yang mengeluarkan pernyataan yang meresahkan masyarakat. Para menteri tegas Noel harus berjibaku maksimal untuk meminimalisir dampak pandemik.
BACA JUGA: PPKM Darurat Diperpanjang, Pengusaha Sekarat, PHK Mengintai
"Harus spartan. Bekerja 18 jam dalam sehari untuk rakyat. Bangsa kita sedang diuji," ucapnya.
Noel juga mengingatkan agar elit politik tidak menjadi penunggang gelap dalam rencana aksi penolakan PPKM.
"Ada info serius, mereka memanfaatkan penolakan rakyat terhadap PPKM untuk kepentingan politik. Targetnya mengganggu stabilitas politik," tandasnya. (dil/pnn)
Redaktur & Reporter : Adil