jpnn.com, JAKARTA - Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mendapatkan dukungan luar biasa dari masyarakat. Tidak hanya dukungan suara tapi juga sumbangan uang untuk membantu biaya pemenangan Anies dalam menjalani proses Pilpres 2024.
Hal tersebut terlihat saat Anies mendatangi masyarakat yang mengatasnamakan dirinya dengan Jejaring Rakyat Miskin Indonesia (JERAMI) dan Urban Poor Consortium di Jakarta Utara, Senin (29/1).
BACA JUGA: Bersilaturahmi dengan Kiai Mahfud Asirun, Anies Didoakan Jadi Presiden RI
Salah seorang perwakilan warga memberikan uang saweran mereka yang disimpan di dalam ember kepada Anies.
Anies pun menerimanya dengan wajah berseri sembari berulang kali menyampaikan terima kasih kepada perwakilan warga dan massa yang berkumpul di depan panggung acara.
BACA JUGA: Anies Teken Kontrak Politik dengan Masyarakat Miskin Kota, Begini Isinya
Mantan gubernur DKI itu lalu mengacungkan jari telunjuknya ke arah massa sebagai simbol ajakan perjuangan memenangkan nomor urut 1.
Dalam kesempatan tersebut Anies juga menandatangani kontrak politik dengan JERAMI dan Urban Poor Consortium (UPC).
BACA JUGA: Anies: Kalau di Sana Punya Bansos, di Sini Punya Rhoma Irama
Kontrak politik bertajuk sapta tira atau tujuh titipan rakyat itu berisi kesepakatan perlunya reformasi agraria perkotaan; koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan; penguatan dan perlindungan ekonomi informal; jaminan sosial menyeluruh untuk rakyat miskin; penguatan peran sosial, ekonomi dan politik perempuan miskin; pendidikan berkelanjutan; dan mitigasi perubahan iklim dan dampak eksploitasi sumberdaya alam.
Anies menilai salah satu persoalan mendasar masyarakat perkotaan adalah masalah hunian. Karena itu dia bertekad untuk melakukan reformasi agraria perkotaan jika terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024.
"Jadi ada banyak warga di kawasan perkotaan yang mereka sudah tinggal di tempat itu bergenerasi tetapi tanah-tanahnya tidak memiliki status hukum yang jelas. Efeknya apa? Kalau mengurus izin-izin susah. Dan yang paling penting kalau mereka mau pindah, mau jual, susah," ujar Anies.
Persoalan tersebut, lanjut Anies, tidak hanya terjadi di Jakarta, tapi juga di beberapa kota di Indonesia yang pernah didatanginya.
"Seperti juga persoalan surat ijo di Surabaya. Jadi kami berkomitmen untuk mengambil keputusan agar dilema yang sudah bertahun-tahun ini ada kejelasan. Karena jika terus dibiarkan kalau mau jual selalu tanyanya bagaimana legalitas tanahnya, sementara tanah-tanahnya yang sudah dipakai rumah-rumah itu bergenerasi. Jadi itu salah satunya," jelas Anies.
Capres yang diusung Nasdem, PKS, dan PKB itu menegaskan juga akan melakukan pembangunan tempat-tempat hunian yang layak untuk masyarakat miskin kota.
Program perumahan yang pernah dilakukannya di DKI akan dilanjutkan secara nasional.
"Nanti variasi programnya macam-macam. Intinya supaya mereka, warga perkotaan, khususnya yang status sosial ekonominya lemah, status ekonomi kecil mikro bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak," papar Anies.
Anies menegaskan bahwa Indonesia memiliki pemerintah yang harus menjalankan konstitusi.
"Dalam menjalankan konstitusi kita harus ingat, jangan hanya memberi prioritas kepada warga negara yang memiliki kemampuan ekonomi besar. Warga negara yang memiliki kemampuan ekonomi besar, untuk mendapatkan lahan, untuk lahan-lahan yang ukurannya raksasa itu cepat, tapi kalau lahan-lahan kecil justru ribet. Nah kami ingin melakukan perubahan agar kemudahan untuk memperjelas status itu dirasakan juga oleh rakyat kecil," tandas Anies. (jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : JPNN.com