jpnn.com - JAKARTA – Hasil konsultasi Wakil Ketua Komite Etik Munaslub Partai Golkar Lauren Siburian dengan pimpinan KPK tidak serta-merta menghentikan upaya gotong royong Partai Golkar untuk menghimpun dana penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Hal tersebut dikatakan Ketua Komite Pemilihan bakal calon Ketua Umum Partai Golkar Rambe Kamarul Zaman di Jakarta, Kamis (5/5).
BACA JUGA: Talenta Priyo Sudah Terlihat Sejak Era Pak Harto
“Tidak akan otomatis Panitia Munaslub Golkar menghentikan aksi gotong royongnya bersama kader menghimpun dana hanya karena konsultasi komite etik dengan KPK,” kata Rambe.
Budaya urunan di Golkar, lanjutnya, sudah cukup lama dan itu dibolehkan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. "Makanya proses munaslub tetap berjalan dengan melaksanakan azas gotong royong," ujar Ketua Komisi II DPR ini.
BACA JUGA: KPK Larang Caketum Golkar Beri Setoran, Priyo Minta Penjelasan
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatera Utara II ini mengungkap, kemarin datang Barisan Muda Golkar ke DPP lalu menyampaikan sumbangan Rp 300 juta untuk Munaslub. "Kenapa sekalian hal itu tidak dipermasalahkan sebagai gratifikasi?," tanya Rambe.
Contoh lainnya yang juga publik sudah tahu tentang pernyataan bakal calon ketua umum Ade Komarudin yang menyatakan ikhlas menyumbang karena sudah jadi keputusan partai.
BACA JUGA: Klaim Pembebasan WNI Hasil Diplomasi, Menlu Retno Dikecam
“Pak Akom (sapaan Ade Komarudin, red) bilang akan kumpulkan uang dari pendukungnya dan diserahkan ke munaslub sebagai baktinya ke Golkar. Lantas dimana salahnya?," kata Rambe.
Bahkan, Rambe juga menyetir pernyataan bakal calon ketua umum Golkar dari Kalimantan Timur kepada media juga kemarin menegaskan jangankan Rp 1 miliar, jual rumah pun dia siap untuk Golkar.
“Perlu saya sampaikan, iuran itu tidak akan memengaruhi sikap pemilih. Tidak ada itu. Ini salah satu bentuk gotong royong, sebab iuran tersebut tidak untuk pemilik suara tapi untuk perhelatan munaslub," tegasnya.
Karena itu, Rambe menegaskan, kalau masih ada yang mau menyumbang sebagaimana yang dilakukan Barisan Muda Golkar kemarin, tetap diterima.
“Secara institusi Golkar akan tetap taat kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya dan mestinya itu juga dipahami dihargai oleh pihak-pihak eksternal. Beda kalau negara betul-betul sudah membiayai partai sebagai pilar demokrasi,” katanya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yuk Nikmati Berbagai Event Menarik Sepanjang Mei 2016
Redaktur : Tim Redaksi