Rame-Rame Hapus Eselon 1

Jumlah Kementerian Juga Dirampingkan Dari 34 Jadi 25

Rabu, 30 Januari 2013 – 05:41 WIB
JAKARTA - Gerakan perampingan birokrasi pemerintah pusat mulai berjalan. Saat ini sejumlah kementerian/lembaga (K/L) sudah berani memangkas jabatan eselon 1 masing-masing. Upaya ini diklaim mampu mengatasi tumpang tindih pekerjaan dan telah menyedot anggaran puluhan triliun rupiah.

Upaya perampingan postur birokrasi pemerintah pusat ini dimotori oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Mereka lantas menularkannya kepada 15 K/L lain, dengan dimasukkan dalam pilot project perampingan postur birokrasi.

Ke-15 K/L itu diantaranya adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Dari seluruh K/L yang masuk dalam pilot project tersebut, gerakan perampingan postru birokrasi ini masih berjalan di Kemen PAN-RB, Kemenkeu, BKN, dan LAN.

Wamen PAN-RB Eko Prasojo mengatakan, di tempatnya sebelumnya ada enam kursi eselon 1. "Tetapi sekarang kita rampingkan menjadi empat eselon 1 saja," ujar guru besar Universitas Indonesia (UI) itu. Eko mengatakan, usulan perampingan di Kemen PAN-RB ini sudah hampir beres. Tinggal pematangan di kantor presiden sebagai pucuk pemerintahan.

Eko menuturkan, perampingan postur birokrasi ini sangat fenomenal. Dia mengatakan awalnya gagasan perampingan postur birokrasi melalui penghapusan jajaran eselon 1 dicap mustahil. Tetapi ternyata jika benar-benar diwujudkan, tidak sulit.

Menurut dia dampak dari postur birokrasi yang tidak ideal, terjadi pelayanan publik yang tumpang tindih. Kerugian dari pelayanan tumpang tindih ini bukan main besarnya. "Estimasi dampak dari tumpang tindih birokrasi yang gendut ini mencapai Rp 20 triliun sampai Rp 40 triliun," katanya.

Kepala BKN Eko Sutrisno membenarkan jika jajran eselon 1 di tempatnya dikepras dari lima menjadi empat unit. "Deputi Pengembangan Kepegawaian dilikuidasi ke Deputi Kebijakan Perundang-Undangan," kata Eko.

Dia mengatakan, dengan peleburan satu unit eselon 1 dampak penghematan anggarannya sudah cukup luar biasa. Diantaranya adalah, hilangnya satu orang pejabat eselon 1 dan sejumlah pejabat eselon 2 dan 3 di bawahnya.

Eko menegaskan, meskipun ada unit eselon 1 yang dihapus, bukan berarti pekerjaannya hilang. "Tetapi dialihkan ke unit eselon 1 yang baru atau yang ditumpangi," katanya. Dia menjamin perampingan di BKN ini tidak akan mengurangi pelayanan masyarakat.

Sementara itu di LAN sebelumnya ada lima unit eselon 1 tetapi akan dirampingkan menjadi tiga unit eselon 1 saja. Kemudian di Kemenkeu ada penghapusan satu unit eselon 1 yang berbentuk badan.

Rencana penghapusan kursi eselon 1 berikutnya ada di Kemendagri. Menurut informasi, Kemendagri menyerahkan sepenuhnya kepada Kemen PAN-RB untuk memilih unit eselon 1 mana yang akan dihapus atau dilebur.

"Peleburan eselon 1 ini lumayan alot ketika di bahas di presiden," tutur Menpan-RB Azwar Abubakar. Tetapi dia optimis perampingan di 15 K/L yang menjadi pilot project berjalan mulis.

Selain urusan perampingan postur birokrasi yang tambun, pemerintah dimotori LAN saat ini sedang menyusun arsitektur kabinet pengganti Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang berakhir 2014 nanti. Rencananya jumlah kementerian yang saat ini mencapai 34 unit, akan dikepras menjadi 25 unit saja.

Perampingan jumlah kementerian itu diantaranya dilakukan dengan menggabungkan Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Peridustrian. Selain itu juga akan ada sejumlah kementerian yang bakal dilebur atau dihapus. Eko mengatakan jika urusan arsitektur kabinet itu masih terlalu dini. "Kita sekarang fokus dulu pada perampingan pejabat eselon 1," pungkasnya. (wan)



BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Amankan Gepokan Uang Pecahan Ratusan Ribu

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler