jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebut pihaknya menerima banyak usulan agar moratorium Daerah Otonom Baru (DOB) bisa dicabut.
Dia mengatakan itu saat hadir dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12).
BACA JUGA: Demi Menyukseskan Pilkada 2024, Wamendagri Bima Arya Dorong Penerbitan E-KTP Bagi Pemilih Pemula
"Nah, Kemendagri ini juga menerima banyak sekali usulan yang juga meminta agar moratorium DOB dihentikan begitu, karena cukup banyak permintaan," kata dia, Selasa.
Menurut Bima, usulan tersebut diterima Kemendagri setelah melaksanakan diskusi dan rapat bersama beberapa pihak dari daerah.
BACA JUGA: Wamendagri Bima Arya Mengajak Generasi Muda Manfaatkan Peluang Bonus Demografi
"Ya, beberapa kali memang terjadi pembicaraan atau diskusi apakah sudah waktunya kita membuka keran DOB tadi," lanjutnya.
Bima mengatakan negara perlu membuat semacam aturan ketat membentuk daerah baru apabila moratorium DOB dicabut.
BACA JUGA: Wamendagri Ribka Soroti Pentingnya Terobosan Inovasi Daerah Dukung Ekonomi Berkelanjutan
Toh, katanya, masih banyak daerah baru yang sudah terbentuk pada akhirnya tidak mandiri dan bergantung ke pusat dalam hal pembiayaan.
"Ada DOB yang baik, tetapi banyak juga catatan DOB yang bisa dikatakan tidak maksimal," kata Bima.
Dia mengatakan syarat ketat membentuk DOB apabila moratorium dicabut agar anggaran negara tidak makin terbebani.
Sebab, kata Bima, pemerintah era Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka membutuhkan banyak anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional, seperti kedaualatan pangan.
"Tentunya pembiayaan DOB itu juga harus kita hitung sejauh mana itu bisa tetap mendukung kebijakan nasional tadi," kata dia. (ast/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan