jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni berjanji bakal tegas terhadap perusaahaan atau korporasi yang tidak menjalankan tanggung jawab penghijauan kembali lahan.
Raja Juli mengaku tidak segan mencabut Izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (IPPKH) milik perusahaan yang nakal.
BACA JUGA: Sepakat dengan Menhut, Panglima TNI Siap Kerahkan Personel Jaga Hutan
Dia berkata demikian saat menjawab pertanyaan anggota Komisi IV DPR RI Fraksi NasDem Rajiv, dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).
“Soal IPPKH tambang, secara tegas saya katakan saya berani pak, saya tidak ada masalah,” ujar Raja Juli, Rabu.
BACA JUGA: Menhut Libatkan Akademisi, Eksekusi Arahan Prabowo Soal Reforestasi
Eks Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu Kemenhut bakal bekerja sama dengan polisi dan jaksa demi melihat data soal perusahaan yang nakal untuk penghijauan.
“Jadi selama nanti datanya ada, dengan otoritas yang kami miliki, dengan kerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan, kami akan tindak secara tegas IPPKH yang nakal ini. Enggak ada soal saya, Pak,” kata Raja Juli.
BACA JUGA: Menhut Raja Juli Antoni Gandeng PGI, Kolaborasi Kelola dan Jaga Hutan Indonesia
Dia mengatakan tindakan tegas ke perusahaan nakal yang tidak mau penghijauan selaras dengan spirit Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto.
Diketahui, kedua pimpinan Indonesia itu menginginkan hutan menjadi sumber kesejahteraan masyarakat.
“Dalam konteks itu saya kira, Pak Presiden Joko Widodo dan sekarang diteruskan oleh Pak Presiden Prabowo, akan meneruskan spirit bagaimana hutan juga menjadi sumber kesejahteraan masyarakat salah satu adalah perhutanan sosial yang akan kami teruskan,” kata Raja Juli.
Dia mengatakan soal sumber kesejahteraan masyarakat bakal dilanjutkan melalui program Perhutanan Sosial.
"Memastikan bahwa hutan tetap terjaga tapi pada saat bersamaan kesejahteraan juga menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri,” ujarnya.
Raja Juli dalam rapat juga memaparkan fokus rencana program kerja Kemenhut berkaitan dengan perwujudan Asta Cita.
Satu di antaranya, kata dia, penyediaan lahan untuk Food Estate sebagai upaya mewujudkan swasembada pangan.
Selain itu, dia juga berbicara penguatan hutan dengan penyelesaian kasus sawit ilegal di kawasan hutan dengan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (ast/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan