jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Riza Patria mengatakan, dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) belum menunjukan adanya perbaikan.
Terutma janji yang dungkapkan pasangan tersebut pada di pilpres 2014.
BACA JUGA: Bang Ara Sebut Publik Puas karena Pilihan Jokowi Selalu Jitu
Misalnya janji ingin membangun 50 ribu pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), membuka 10 juta lapangan pekerjaan, dan mengangkat tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Hampir semua itu masih belum bisa diwujudkan.
BACA JUGA: Dua Tahun Jokowi-JK, Survei SMRC: Mayoritas Publik Puas
"Kemudian ada 74 lagi janji Jokowi-JK yang belum terpenuhi," ujar Riza Patria di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (23/10).
Karenanya, di tahun ke-3 Jokowi-JK harus bisa mewujudkan janji-janji manisnya pada saat kampanye Pilpres terdahulu.
BACA JUGA: Perti dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah Islah, Ketua MPR Terharu dan Gembira
"Kan Pak Jokowi dulu waktu Pilpres banyak janji-janjinya terlalu bombastis," katanya.
Anggota Komisi II DPR tersebut menambahkan, untuk bidang hukum pemeritahan Jokowi-JK terkesan terlalu ikut campur tangan.
Seperti kasus pembelian lahan di RS Sumber Waras.
Karenanya, dua tahun Jokowi-JK sangat berbanding terbalik dengan pemerintahan di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Jadi ini pemerintah ikut campur dalam bidang hukum terkesannya," pungkasnya.
Sebelumnya, Direktur Program Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas melakukan riset terhadap dua tahun pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden JK.
Dalam bidang politik, hukum dan keamanan ungkap dia, dalam setahun terakhir semakin cukup kondsif.
Seperti dalam penegakan hukum sekitar 46 persen responden menilai kondisi penegakan hukum semakin baik, dan yang menilai buruk sebesar 21 persen.
Masalah penegakan korupsi belum banyak kemajuan. Pasalnya mayoritas responden hanya sebesar 52 persen bahwa korupsi 2016 ini semakin banyak.
Terkait ancaman teroris, sekitar 46 persen responden menilai di 2016 ini sekarang semakin aman dari tahun lalu.
Sementara yang tidak merasa aman sebesar 19 persem.
Soal narkoba sekitar 48 persen responden menilai bahwa penggunaan narkoba saat ini semakin banyak.
Yang menilai sedikit sebesar 22 persen, dan menilai sama saja hanya 16 persen.
Sekadar informasi, survei tersebut dilaksanakan pada 13-17 Oktober 2016.
Populasi survei ini adalah seluruh warga Indonesia yang punya hak pilih dalam Pemilu, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih.
Populasi yang dipilih secara random (multistage random sampling) sebesar 1220 responden.
Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.
Margin of error survei tersebut sebesar ± 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.(cr2/JPG)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ingat, Santri Punya Peran Vital bagi Revolusi Mental
Redaktur : Tim Redaksi