jpnn.com - BANJARMASIN – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel M Thamrin meminta KemenPAN-RB memikirkan masak-masak wacana rasionalisasi pegawai negeri sipil.
Menurut Thamrin, rasionalisasi bisa memberikan dampak buruk bagi Pemerintah Provinsi Kalsel. Salah satunya ialah Kalsel bakal kekurangan pegawai.
BACA JUGA: HEBOH: Foto Panas Anggota Dewan dan Perempuan di Kamar Beredar
"Yang pegawai honorer saja banyak yang belum diangkat, ditambah lagi ribuan PNS dirumahkan. Dikhawatirkan akan ada gejolak," kata Thamrin pada Radar Banjarmasin, Rabu (16/3) kemarin.
Thamrin mengungkapkan, ada ribuan PNS di Kalsel yang mengantongi kualifikasi pendidikan SMA. Rata-rata terdapat 30 persen PNS lulusan SMA di setiap kabupaten/kota.
BACA JUGA: Sopir Lamborghini Maut Ungkit Kasus Anak Hatta Rajasa
"Contohnya saja Pemprov Kalsel. Dari 6.500 PNS, sebanyak 2.300 di antaranya lulusan SMA," ujar Thamrin.
Thamrin sadar bahwa rasionalisasi bertujuan meningkatkan kompetensi kerja PNS, mendorong efisiensi belanja pegawai dan menguatkan kapasitas fiskal negara. "Tapi jika kebijakan ini direalisasikan, maka diperkirakan terdapat ribuan PNS yang dirumahkan," tegas Thamrin. (ris/by/ran/jos/jpnn)
BACA JUGA: Gara-gara Cinta Satu Malam, Pemuda Ini Dituntut 4 Tahun Penjara
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ribuan PNS Terancam Kena Rasionalisasi
Redaktur : Tim Redaksi