jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk pertama kali memimpin rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (30/10). Rapat yang membahas soal program dan kegiatan di bidang perekonomian tersebut dihadiri para menteri kabinet yang baru dilantik suami Iriana pada pekan lalu.
Dalam arahannya, Presiden ketujuh RI itu menekankan lagi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian beserta menteri terkait di bawah koordinasinya, mengenai kondisi global terkini maupun perkiraannya di masa mendatang.
BACA JUGA: Jokowi Lebih Baik Gandeng JK Jadi Wantimpres Ketimbang Amien Rais
Dia menegaskan bahwa Indonesia harus dapat mengantisipasi segala kemungkinan dengan meningkatkan ekspor, melakukan substitusi barang-barang impor, dan meningkatkan investasi yang masuk ke Tanah Air.
"Saya sudah menyampaikan baik kepada Menteri Perdagangan dan Wakil Menteri Perdagangan, kepada Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, sudah saya sampaikan secara khusus bahwa perjanjian-perjanjian perdagangan harus kita lakukan secara terus-menerus tanpa henti," kata Jokowi.
BACA JUGA: Jokowi Disarankan Rangkul Amien Rais Jadi Wantimpres
Pada Maret 2019 lalu, Indonesia dan Australia resmi menandatangani perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). Hal serupa menurut Jokowi harus dapat diwujudkan dengan negara lainnya seperti di Uni Eropa.
"Yang penting menurut saya, segera diselesaikan dan saya minta dalam akhir tahun 2020 bisa diselesaikan, timnya disusun yang fixed, tidak berganti-ganti. Kemudian penyelesaian dan eksekusi lapangannya juga harus terus dikerjakan yaitu dengan Uni Eropa," tutur Presiden.
BACA JUGA: Hendri: Kabinet Jokowi Terkesan Coba-Coba
Selain itu, perjanjian dagang dengan 10 negara ASEAN dan 6 negara mitra perdagangan bebas yang tergabung dalam The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), juga harus dibidik. Sehingga, target peningkatan nilai ekspor bisa dicapai.
"Juga free trade agreement dengan negara-negara Afrika. Ini penting sekali. Tolong dilihat," tegas mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Sementara di sisi regulasi dalam bidang perekonomian di dalam negeri, Jokowi kembali mengingatkan pentingnya segera membereskan aturan yang tumpang tindih, sehingga menghambat masuknya investasi.
Salah satu jalan membereskannya adalah dengan menyelesaikan omnibus law yang akan merevisi secara sekaligus beberapa regulasi sebagaimana yang pernah disampaikan Presiden pada pidato awal masa jabatan periode kedua di MPR, 20 Oktober 2019 lalu.
"Ini sudah kita mulai mungkin dua bulan yang lalu. Ada 74 undang-undang di situ yang akan kita kerjakan. Segera kita identifikasi, segera dipangkas, sehingga betul-betul apa yang tadi di depan saya sampaikan ini betul-betul bisa kita kerjakan secara cepat," tandasnya.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam