JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) merilis hasil riset bahwa dana Rp102 Miliar di APBD DKI Jakarta selama periode tahun anggaran 2008-2010 berpotensi lenyap. dari anaslisa FITRA, potensi hilangnya uang rakyat itu karena ketidakpatuhan pemerintah provinsi DKI Jakarta terhadap peraturan perundang-undangan dalam mengelolaan anggaran daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi.
"Data ini berdasarkan hasil audit BPK semester II tahun 2011 yang dirilis pada maret 2012. Terdapat 105 kasus yang belum ditindaklanjuti dengan nilai Rp9,2 milyar dan 283 kasus dengan nilai Rp92,8 milyar yang belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut," kata Direktur Riset Seknas Fitra, Maulana di Jakarta, Selasa (28/8).
Menurut dia, penyebabnya adalah para pejabat yang harusnya bertanggungjawab justru lalai dan tidak cermat dalam menyusun perencanaan pembangunan. Berdasarkan hasil audit BPK pula, para pejabat DKI tidak berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
Seknas FITRA menduga berulangnya kasus ketidakefektifan ini dikarenakan keangkuhan Pemerintah Provinsi Jakarta yang merasa punya duit banyak. "Tetapi mereka tidak sadar bahwa setiap satu rupiah uang yang dibelanjakan itu bersumber dari pajak dan retribusi rakyat Jakarta," bebernya.
Terkait masalah ini, Seknas Fitra menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk transparan dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. FITRA mendesak Pemda DKI melibatkan masyarakat dalam menyusun program kegiatan yang menggunakan anggaran APBD.
"Karena masyarakat yang paling tau kebutuhan mereka, pemerintah provinsi yang memaksakan program dan kegiatan yang tidak dibutuhkan oleh rakyat," jelas dia.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sediakan Hotspot, Pemprov DKI Tak Rogoh APBD
Redaktur : Tim Redaksi