jpnn.com, JAKARTA - Para sukarelawan pendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pemilihan Presiden 2019 menyoroti peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membantu pemerintah mengatasi krisis, di tengah pandemi virus Corona (COVID-19).
Massa yang tergabung dalam Relawan Bersatu Jaga Jokowi (RBJJ) menilai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak mampu menjadi penopang utama yang memutar roda perekonomian bangsa berjalan dengan baik.
BACA JUGA: BUMN Jangan Lakukan PHK di Tengah Pandemi Corona
Padahal, BUMN memiliki aset hingga Rp 8 ribu triliun. Seharusnya berada di garda terdepan membantu upaya presiden yang bersusah payah menjaga stabilitas ekonomi demi 267 juta rakyat Indonesia.
"Namun, pertumbuhan ekonomi tetap anjlok hingga minus 5,32 persen. Kami kira ini bukti BUMN tidak mampu menjadi benteng ekonomi yang kuat," ujar Koordinator RBJJ Aidil Fitri saat menggelar konferensi pers di Cikini, Jakarta, Selasa (11/8).
BACA JUGA: Jokowi Sebut BUMN Penerbangan dan Pariwisata Berpeluang Digabung
RBJJ juga menilai Kementerian BUMN malah mejadi kementerian paling gaduh dalam dua bulan terakhir.
"Viralnya pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir terkait keengganannya menjadi relawan uji coba vaksin, hanya satu dari sederet blunder dan gaduh yang terjadi dua bulan terakhir ini," ucapnya.
BACA JUGA: Fadli Zon Pinjam Istilah Jokowi Buat Menyentil BUMN
Aidil kemudian memerinci sejumlah kebijakan yang menimbulkan kegaduhan dari kementerian BUMN beberapa waktu belakangan.
Antara lain, pertentangan soal data jumlah utang BUMN, penempatan TNI/Polri aktif sebagai komisaris di sejumlah perusahaan pelat merah, rangkap jabatan direksi dan komisaris BUMN.
Kemudian logo baru BUMN di tengah pandemi COVID-19, video deklarasi capres 2024, pembobolan kartu telepn genggam Denny Siregar, polemik seputar transparansi rekrutmen 6000-7.200 orang direksi dan komisaris BUMN.
RBJJ menilai kegaduhan tak perlu terjadi, kalau menteri BUMN mampu mengambil keputusan dan pernyataan yang tidak menyinggung dan melanggar norma hukum, serta rasa keadilan publik.
"Pada akhirnya gaduh itu juga tidak mampu memberikan jalan keluar atas PHK massal yang terjadi sejak Februari hingga Juli 2020 di 10 BUMN dan menimpa 3.425 karyawan BUMN," katanya.
Aidil menegaskan, kegaduhan yang terjadi justru menambah beban pemerintah, manakala BUMN yang diharapkan jadi penopang, justru menjadi contoh bagi perusahaan swasta lain untuk melakukan PHK di tengah pandemi.
"Kami kira Erick Thohir adalah contoh menteri yang gagal menjalankan amanah, visi dan misi Presiden Jokowi. Padahal, presiden dalam pidato kemarahannya beberapa waktu lalu menekankan pentingnya sense of crisis dan kecepatan respons dari para menteri dalam menghadapi situasi ini," katanya. (gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang