jpnn.com - SURABAYA – Ketika memaparkan rencana pembangunan Kebun Binatang Surabaya (KBS) ke hadapan DPRD Surabaya setahun lalu, Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS menjanjikan bakal menambah banyak tempat hiburan baru. Di antaranya, membuka night zoo dan sejumlah wahana lain semacam sea world. Sayang, sampai kini rencana itu belum bisa terealisasi.
Direktur PDTS KBS Ratna Achjuningrum mengakui bahwa night zoo dan sejumlah fasilitas lain memang ada di grand design KBS. Namun, melihat perkembangan terkini KBS, pembangunan wahana baru tersebut belum prioritas. ”Jadi, pemenuhannya bisa belakangan saja,” kata alumnus Universitas Brawijaya itu.
BACA JUGA: Kemen PU Pede Jalur Mudik Sudah Oke
Janji menambah wahana baru bagi KBS memang tengah ditunggu-tunggu publik. Maklum saja, warga selama ini membutuhkan alternatif berwisata di tengah kota, selain taman dan belanja di mal. Agar berkunjung ke KBS tak bikin bosan, diperlukan kreativitas pengelola kebun.
Dia mengatakan bahwa selama ini fokus KBS adalah penguatan infrastruktur di dalam kebun. Di antaranya, merehabilitasi kandang-kandang yang sudah tua dan rusak serta memperbaiki jalan yang biasa dilalui pengunjung. ”Itu dulu saja yang dilakukan,” terangnya.
BACA JUGA: Bupati Karo Segera Lengser
Ratna juga mulai merintis penataan kelembagaan dan perbaikan standard operating procedure (SOP) bagi karyawan KBS. Dia berharap, dengan cara itu, kinerja KBS akan terus positif.
Ratna menambahkan, kinerja keuangannya juga membaik. Menurut dia, pendapatan KBS mencapai Rp 1,7 miliar selama setahun. Adapun laba bersihnya mencapai Rp 38 juta saja. Karena bukan perusahaan daerah yang berorientasi pada keuntungan, Ratna menyebut hal tersebut sudah cukup positif.
BACA JUGA: Minibus Terbakar, Empat Tewas Terpanggang
Agar perusahaannya membaik, dia juga berharap pemkot mempercepat penyertaan modal kepada perushaaan pelat merah itu. Rencananya tahun ini pemkot mengucurkan anggaran yang mencapai Rp 10 miliar. Dana tersebut akan dipakai sepenuhnya untuk penguatan sarana dan prasaran di KBS.
Sementara itu, Badan Pengawas (Bawas) Kebun Binatang Surabaya (KBS) hampir merampungkan perekrutan direktur operasional yang baru pada awal Juli. Direktur baru itu akan menggantikan drh Liang Kaspe yang sudah waktunya pensiun karena usia.
Perekrutan itu telah melalui serangkaian tes. Pendaftar awal yang semula sebanyak 14 orang telah terjaring tinggal delapan karena proses administrasi. Di antara delapan, hanya tujuh orang yang mengikuti tes oleh lembaga independen. Sebab, satu orang tak datang dan dianggap mengundurkan diri.
Bahkan, informasinya, tujuh orang itu juga telah menjalani tes berupa presentasi di depan bawas. Tapi, bawas masih tak mau membeberkan nama-nama para calon direktur operasional itu. Ketua Bawas KBS Heri Purwanto menyebutkan, perekrutan teresbut merupakan urusan internal di perusahaan daerah taman satwa (PDTS). ”Ini masih proses di internal dulu,” ungkapnya.
Dia menyebutkan, pada saatnya nanti publik tahu sendiri siapa yang duduk sebagai direktur operasional PDTS KBS yang baru. Sebab, di antara calon itu, akan disampaikan setidaknya dua atau tiga nama ke Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. ”Setelah dipilih Bu Wali, mungkin baru diumumkan,” sebutnya.
Kondisi itu amat jauh berbeda pada saat awal-awal direksi PDTS KBS dipilih. Proses lebih transparan dengan membeberkan nama-nama bakal direksi. Termasuk Ratna Ahcjuningrum, Fuad Hassan, dan Liang Kaspe yang sekarang duduk sebagai direksi KBS. Dicantumkan pula usia dan riwayat pekerjaan mereka. Semua itu ditujukan untuk mendapatkan penilaian terbuka dari warga.
Kritik semacam itu diungkapkan Ketua DPRD Surabaya M. Machmud. Dia menilai bahwa bawas yang menjadi penyelenggara perekrutan itu harus lebih transparan. Salah satunya, mengumumkan nama-nama orang yang telah terjaring. ”Publik juga bisa memberikan penilaian. Kalau ada masalah, bisa diketahui dengan segera,” ungkap dia kemarin.
Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa direktur operasional itu merupakan jabatan yang sangat strategis untuk pengembangan KBS. Dengan kondisi KBS yang masih diliputi berbagai kasus sekarang ini, latar belakang calon itu harus lebih jelas. ”Selama ini KBS penuh konflik, jadi kalau lebih transparan akan menghindarkan konflik serupa,” cetusnya.
Saat perekrutan direksi PDTS kali pertama, anggota DPRD Surabaya memang pernah dikenalkan dengan calon. DPRD memang tak punya wewenang untuk menentukan layak tidaknya seseorang terpilih. Tapi, urusan KBS itu juga erat dengan DPRD. ”Apalagi, sekarang ini sedang mengajukan perubahan perda tentang KBS,” imbuhnya. (git/jun/c10/end)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Warung Buka Siang Hari, Terancam Dicambuk Enam Kali
Redaktur : Tim Redaksi