jpnn.com, JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terus konsisten dalam pengarusutamakan nilai-nilai Pancasila bagi kementerian, lembaga negara, dan masyarakat.
Pembumian nilai Pancasila yang dilakukan BPIP melalui berbagai kegiatan dan program dengan tugas membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila.
BACA JUGA: Kepala BPIP Berikan Arahan Kepada Ribuan Mahasiswa UGM, KKN Bentuk Pengabdian
"BPIP juga melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan" ujar Kepala BPIP Prof Yudian Wahyudi saat membuka acara Refleksi Akhir Tahun 2023 BPIP, Senin (18/12).
Lebih dari itu, lanjut Prof Yudian, BPIP selalu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik.
BACA JUGA: Raih Kredit MLT BPJS Ketenagakerjaan, PT Ababil Group Bangun 200 Rumah Pekerja
"Sepanjang tahun 2023, BPIP tentunya telah melewati berbagai macam tantangan. Ada yang tersimpan sebagai motivasi, dan ada pula yang menjadi pembelajaran", ujar Prof Yudian.
Prof Yudian menyebutkan beberapa program dan kegiatan prioritas, di antaranya BPIP bersama Kemendikbudristek telah resmi meluncurkan Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila pada 28 Agustus 2023.
"Ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mengamanatkan pemberlakuan Mata Ajar Pancasila sebagai mata ajar wajib dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi," terangnya.
Sejalan dengan adanya mata ajar wajib Pendidikan Pancasila, BPIP semakin masif menyiapkan tenaga pendidik, pengajar, dan penceramah Pancasila yang andal dan berkompeten.
"Kami telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pembinaan Ideologi Pancasila dengan terencana, sistematis, dan terpadu," tegas Prof Yudian.
BPIP juga memiliki Pedoman Akreditasi Penyelenggara Diklat PIP; Pedoman Sertifikasi Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat PIP.
"Kami juga tengah menyiapkan Cetak Biru Sistem Diklat PIP," sambungnya.
Hal itu, kata Prof Yudian, bertujuan mengembalikan mata ajar Pancasila yang hilang selama 20 tahun dengan dihapuskannya mata ajar Pancasila dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003.
"Kami ingin kembalikan ideologi Pancasila seperti tahun 1978 lalu dengan adanya P4, tetapi pendekatan yang akan kami lakukan berbeda," ujar Prof Yudian.
Salah satu inovasi keterbukaan informasi publik yang sudah dijalankan pada tahun ini adalah sistem informasi perekrutan dan seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di seluruh Indonesia melalui laman www.paskibraka.bpip.go.id.
Adanya sistem informasi ini, memberikan akses yang lebih luas dan kesempatan yang sama bagi seluruh anak bangsa dalam perekrutan dan proses seleksi Paskibraka, karena dapat diakses oleh seluruh peserta dan diumumkan melalui website.
Prof Yudian menegaskan pembentukan Paskibraka tidak hanya disiapkan sebatas untuk menaikkan dan menurunkan bendera pusaka pada peringatan HUT RI.
Namun, lanjut dia, menjadi suatu program pengkaderan calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila.
"Sehingga diharapkan Paskibraka siap menjadi calon pemimpin bangsa masa depan yang memiliki jiwa nasionalisme dan berjiwa Pancasila," ujarnya.
Para Paskibraka diberdayakan untuk menjadi role model insan Pancasilais sebagai Purnapaskibraka Duta Pancasila.
Sebab, di pundak mereka nasib Bangsa Indonesia akan ditentukan.
Karena itu, BPIP menyiapkan para generasi pemimpin masa depan ini dengan pemahaman ideologi Pancasila yang mantap, menancap dalam pikir dan jiwanya.
Prof Yudian menyebutkan jumlah Paskibraka saat ini yang sudah mengikuti Pembinaan Ideologi Pancasila sebanyak 12.865 orang dari seluruh wilayah Indonesia.
"Jumlah ini akan terus bertambah. Ini komitmen dan upaya kami untuk menyiapkan generasi pemimpin mendatang," tegasnya.
Pada tahun ini, BPIP juga telah memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.
Fungsi BPIP dalam monitoring implementasi nilai-nilai Pancasila dilakukan mulai dari pembentukan regulasi atau produk-produk hukum, baik dalam skala nasional maupun regional.
"Mengenai proses perumusan RUU Sistem Ekonomi Pancasila, akan kami lanjutkan dan terus kawal di tahun 2024," ujarnya.
RUU ini diharapkan akan menjadi landasan pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 yang berkaitan dengan demokrasi ekonomi perlu disampaikan pula atas capaian-capaian tersebut, BPIP tahun ini kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
"Selain itu, indeks pelayanan publik BPIP masuk dalam kategori baik dengan penilaian dari KemenPAN RB, dan Indeks Reformasi Hukum BPIP Tahun 2023 yakni 98.60 dengan kategori AA (istimewa)," pungkasnya.
Dia berharap di tahun 2024 BPIP terus mengembangkan kualitas dirinya baik secara lembaga atau secara sumber daya manusianya.
"Dengan tekan kuat dan gotong royong kita yakin BPIP akan sangat dibutuhkan masyarakat dalam menjaga dan membumikan Pancasila secara menyeluruh," harapnya.
Kegiatan dengan tema 'Sorot Balik Adicita Pancasila' itu juga dimeriahkan pameran produk unggulan BPIP dan para seniman indonesia.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Dewan Pengarah BPIP Mayjen (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, serta seluruh pejabat pimpinan tinggi di lingkungan BPIP dan tamu undangan dari berbagai media elektornik, online dan cetak. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi