jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Refly Harun mendukung pengarahan Presiden Prabowo Subianto ke jajaran kabinetnya.
Dia menjelaskan setuju dengan pengarahan itu, tetapi akan tetap kritis.
BACA JUGA: Program Makan Siang Tak Bisa Instan, Prabowo: Kita Tidak Punya Tongkat Nabi Sulaiman
"Apakah saya setuju? Setuju. Saya mendukung ya, tetapi tetap dengan kekritisannya," kata Refly Harun dikutip dari RH Channel di Youtube, Kamis (24/10).
Refly Harun mencatat ada beberapa hal yang disampaikan Prabowo. Pertama birokrasi yang ribet, lambat, dan dipersulit.
BACA JUGA: Ketum Hipakad Apresiasi Gerak Cepat Presiden Prabowo Songsong Indonesia Emas
"Dia enggak suka, Prabowo enggak suka dengan birokrasi seperti itu. Dia meminta menterinya lebih berani, tidak ragu-ragu. Beri pelayanan yang terbaik," lanjutnya.
Dia juga menyoroti perkataan Prabowo yang menjelaskan tidak ada yang kebal dan jika tidak patuh akan dicopot.
BACA JUGA: PSI Sebut Kabinet Jumbo Prabowo Sesuai dengan Kebutuhan Negara
Refly Harun juga menyoroti pernyataan Prabowo yang tidak pengin ada proyek "mercusuar".
"Setuju. Terutama kata-kata jangan ada proyek mercusuar. Itu, kan menunjukkan koreksi Prabowo terhadap Jokowi yang suka sekali dengan proyek-proyek mercusuar. Yang pengen dilihat gagah, wah, bahwa dia adalah pembangun Bapak Infrastruktur," tutur Refly Harun.
Menurutnya, paradigma yang digunakan Prabowo adalah pelayanan kepada masyarakat, dan kesejahteraan kepada masyarakat.
"Bukan meminta dihormati karena membuat monumen-monumen, jalan tol, pelabuhan, dan jembatan yang kemudian dikapitalisasi seolah-olah itu kerja Jokowi sendiri," jelasnya.
"Nah, kalau birokrasi dimuluskan saja, sudah lumayan Pak Presiden. Kalau birokrasi itu melayani, sudah lumayan," jelas Refly Harun. (mcr8/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Prabowo Beber Alasan Gelar “Penggemblengan†Menteri di Magelang, Ternyata
Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Kenny Kurnia Putra