jpnn.com - JAKARTA - Ada peristiwa menarik ketika pakar tata negara Refly Harun memberikan pembekalan terhadap sekitar 55 anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) terpilih terkait peranan lembaga tersebut, Senin malam (22/9).
Refly yang gencar menentang upaya mengembalikan Pilkada melalui DPRD, menantang para Anggota DPD terpilih melakukan aksi konkrit berdemonstrasi Rabu (24/9) menolak upaya pengembalian Pilkada oleh DPRD di gedung DPR.
BACA JUGA: Soal Kebijakan Menkominfo, KPK Tunggu Audit BPK
"Seringkali upaya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengeluarkan pendapat terkait dengan suatu isu terbentur dengan mekanisme birokrasi yang berbelit-belit, sehingga ketika mereka menyampaikan sikap, isunya sudah lewat. Nah, mestinya mereka membentuk saja kaukus tentang korupsi, Pilkada atau pendidikan, sehingga bisa langsung merespons tanpa melalui mekanisme yang panjang," kata Refly Harun di ruang Banda, Hotel Borubudur, Senin malam (22/9).
Karena itu, Refly pun menantang para anggota DPD berani bersikap cepat menanggapi wacana Pilkada dikembalikan melalui mekanisme DPRD.
BACA JUGA: Pemerintah Sudah Akomodir Syarat Demokrat
"Saya ajak para anggota DPD ikut berdemonstrasi menolak dikembalikannya Pilkada melalui DPRD di gedung DPR, hari Rabu (24/9) besok (hari ini, red) bersama-sama dengan berbagai elemen masyarakat lainnya," katanya.
Tak urung, ajakan Refly itupun disambut hangat sebagian besar Anggota DPD yang hadir, diantaranya bekas Wakil Ketua MPR Oesman Sapta yang terpilih kembali dari Kalbar, Anggota DPD dari Nangroe Aceh Darussalam Ghazali Abbas, Anggota DPD asal Riau Ine Setyawati, maupun Fahira Idris dari DKI Jakarta.
BACA JUGA: Ingatkan Isu Kesejahteraan Berpotensi Jadi Ancaman Negara
Menurut Refly, bagi anggota DPD terbuka ruang yang lebar bersikap atas berbagai isu, mengingat anggota DPD tak mengenal recall ataupun mesti mempertanggungjawabkan sikapnya terhadap partai politik.
"Tanggung jawabnya hanya pada rakyat daerah yang diwakili, karena itu bisa bersuara atas berbagai hal tidak hanya yang menyangkut isu kedaerahan tapi isu-isu yang berkembang secara nasional," imbuhnya.
Refly yang juga pakar tata negara itu mendorong anggota DPD aktif menyuarakan berbagai isu yang berkembang secara personal untuk mengatasi masalah mekanisme birokrasi DPD.
"Tidak perlu menunggu mekanisme birokrasi DPD, tapi bisa membuat kaukus yang langsung bersikap atau dilakukan secara personal," terangnya.
Hanya saja, Refly menilai, seringkali ada keengganan dari anggota DPD untuk membuka jaringan lebih luas, baik itu kepada pers maupun elemen masyarakat lain sehingga suaranya seringkali tak pernah terdengar, bahkan pernannya tenggelam dengan langkah yang disuarakan DPR.
"Apalagi, DPR bisa menggiring pembangunan ke daerah, sehingga peran dan fungsi DPD menjadi jauh tertinggal," imbuhnya.
Padahal, jika saja masing-masing Anggota DPD rajin menyuarakan agenda nasional yang dirasakan timpang di daerah, seperti soal listrik, pembangunan infrastruktur, maupun otonomi daerah, maka peranannya akan lebih terasakan.
"Apalagi, DPD tak perlu takut karena dia kan tidak terkait dengan kebijakan partai politik tertentu," pungkasnya. (ysa/RMOL)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perketat Pemekaran Lewat Tahap Daerah Persiapan
Redaktur : Tim Redaksi