jpnn.com - jpnn.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius mendeklarasikan dan meresmikan tim Reformasi Birokrasi.
Hal itu sebagai bentuk keseriusan dalam peningkatan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi yang berkualitas melalui proses yang efektif dan efisien.
BACA JUGA: Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2017 Masih Sepi
Kegiatan yang diikuti para pejabat eselon I, II, III, IV dan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di jajaran BNPT ini digelar di kantor perwakilan BNPT yang ada di salah satu Gedung Kantor Kementerian, Jakarta, Senin (23/1).
Deklarasi tim Reformasi Birokrasi ini juga ditandai dengan Penandatanganan Penetapan Kinerja eselon I dan juga oleh para Ketua Pokja Reformasi Birokrasi BNPT
BACA JUGA: Reformasi Birokrasi ala Pakde Karwo
Suhardi menyambut baik kegiatan Deklarasi Tim Reformasi Birokrasi di BNPT sebagai wujud komitmen lembaga ini dalam mendukung program nasional pemerintah.
Hal itu sekaligus sebagai kepentingan lembaga ini dalam melakukan pembenahan dan penguatan birokrasi.
BACA JUGA: Alhamdulillah, KemenPAN-RB Masuk Lima Besar
“Sebagai lembaga baru, BNPT menyadari pentingnya pembenahan birokrasi sehingga tugas pokok lembaga pemerintahan berupa pelayanan publik dapat berjalan dengan baik,” ujar Suhardi.
Dia menjelaskan, BNPT sebagai lembaga yang diberikan wewenang dalam mengoordinasikan instansi terkait dalam penanggulangan terorisme harus menyadari pentingnya pembenahan serta penguatan birokrasi dalam memulihkan kepercayaan publik.
Baik dalam aspek penegakan hukum, partisipasi publik, hingga persoalan kerja sama lintas negara.
“Untuk itu saya melihat momentum Reformasi Birokrasi yang menjadi agenda nasional pemerintah harus menjadi bagian penting bagi BNPT untuk melakukan pembenahan sekaligus penguatan di berbagai sektor, sasaran dan indikator yang telah ditetapkan,” kata mantan Sekretaris Utama Lemhanas RI ini.
Pria yang pernah menjadi Kepala Divisi Humas Polri dan Kapolda Jawa Barat ini mengakui, dalam beberapa tahun terakhir pihaknya melihat banyak sekali sorotan masyarakat terhadap proses dan kinerja penegakan hukum di Indonesia yang salah satunya terkait persoalan masalah terorisme.
Karena di Indonesia sendiri garda depan dalam penanganan terorisme adalah pendekatan hukum.
“Tanpa menafikan berbagai kesuksesan besar penanggulangan terorisme melalui penegakan hukum, masih banyak juga narasi sumbang dan kritis yang menyoroti ketidakterbukaan proses hukum dalam penanggulangan aksi terorisme di Indoensia,” ujar mantan Kabareskrim Polri ini.
Dia mengatakan, sebagai lembaga yang diberikan wewenang dalam mengoordinasikan penanggulangan terorisme, BNPT juga tidak lepas dari sorotan dan kritikan masyarakat.
“Bahkan masih ada sebagian masyarakat yang belum bisa membedakan antara wilayah kinerja BNPT di satu sisi, dan kinerja aparat penegak hukum penanggulangan terorisme di sisi yang lain,” ujar alumnus Akpol 1985 ini.
Mantan Wakapolda Metro Jaya ini menjelaskan bahwa Reformasi Birokrasi pada dasarnya adalah proses menata ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik yakni profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif
“Karena ini merupakan salah satu jawaban strategis dalam menumbuhkan kepercayaan publik dengan proses kerja dan output kinerja lembaga lebih kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya
Untuk itu, pria yang pernah menjadi Kapolres Metro Jakarta Barat dan Depok ini berharap Tim Reformasi Birokrasi BNPT bisa menjalankan tugasnya dengan baik.
Tim Reformasi Birokrasi juga diharapkan mampu mencapai sasaran dan target dalam reformulasi dan implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan BNPT.
“Saya sangat berharap program reformasi birokrasi di lingkungan BNPT ini dapat menghasilkan perubahan yang positif dalam bidang kelembagaan, SDM aparatur, tata laksana, pengawasan, akuntabilitas aparatur, pelayanan publik dan budaya kerja bersamaan yang dapat menunjang tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan pada lembaga ini,” ujar pria kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962 itu.
Dalam kesempatan tersebut Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengatakan bahwa dirinya selalu mengapresiasi setiap langkah-langkah yang berhubungan dengan masalah reformasi.
“Kita tahu bahwa BNPT ini merupakan organisasi yang langsung memang berhubungan dengan masyarakat. Yang ditangani itu masyarakat, bukan barang. Masyarakat itu selalu dinamis, apalagi yang ditangani ini adalah terorisme atau teror. Terorisme itu saat ini dinamis sekali, baik teknologinya, strateginya, manusianya, dan cara-cara mereka untuk melakukan teror,” ujar Wiranto.
Mantan Panglima ABRI ini mengatakan, kalau organisasi tidak direformasi, khilaf atau terlena tidak melakukan pembaharuan organisasi, akan dapat tenggelam dari perkembangan sesuatu yang dihadapi pada saat ini.
“Saya memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan BNPT sebagai garda depan melawan ancaman-ancaman nyata saat ini, ancaman yang sudah berubah di dunia di mana ancaman ke depan adalah terorisme,” katanya. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Inilah Capaian Reformasi Birokrasi 2016
Redaktur : Tim Redaksi