jpnn.com - JAKARTA – Reklamasi Teluk Jakarta seharusnya memberikan dampak positif bagi masyarakat, bangsa dan negara. Sebab, lahan reklamasi merupakan ruang publik yang dimiliki negara.
Sehingga sudah seharusnya pemanfaatannya tidak hanya berorientasi kepada bisnis semata, dengan mengabaikan hak-hak masyarakat terutama di pesisir pantai atau nelayan.
BACA JUGA: Ini Kata Menteri Kelautan Era Megawati Soal Reklamasi
“Karenanya, pengelolaan dan pemanfaatan ruang itu harus memberikan nilai tambah dari sisi ekonomis, sosial, budaya dan kemasyarakatan termasuk sisi ekologis,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi saat diskusi ‘Nasib Reklamasi’ di Cikini, Jakarta, Sabtu (23/4).
Viva menyesalkan, gara-gara ingin mendukung proyek reklamasi yang dikerjakan pengusaha, pemerintah harus menggusur nelayan di kawasan Teluk Jakarta. Berdasarkan data Kiara, kata Viva, sedikitnya ada 17 ribu kepala keluarga yang tergusur.
BACA JUGA: Tuding Pemprov DKI Abaikan Seabrek Aturan Terkait Reklamasi
Padahal, kata Viva, seharusnya reklamasi itu ada untuk kepentingan bangsa secara komprehensif. Misalnya, untuk memperbaiki lingkungan, pantai yang kena erosi, abrasi maupun sedimentasi, dan tidak merusak lingkungan hidup maupun kehidupan.
“Tapi, dalam kenyataannya ini sudah menjadi proyek properti, berorientasi bisnis. Bagaimana dengan hak hidup masyarakat?," tanya Viva. (boy/jpnn)
BACA JUGA: Reklamasi Harusnya untuk Kepentingan Bangsa, Bukan Proyek Properti
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ada Mayat Mengapung di Kali Klurut Jakarta
Redaktur : Tim Redaksi