jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi rekomendasi Munas dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU), Ulil Abshar Abdalla menyebutkan NU tidak akan terlibat dalam dukung-mendukung satu nama atau partai.
Hal itu sesuai hasil rekomendasi Munas-Konbes NU 2023 terkait sikap politik NU dalam Pemilu 2024.
BACA JUGA: Gus Yahya: Mengaku NU Saja Bisa Jadi Calon, Paling Enggak Wakil Presiden
"Bahwa NU tidak tertarik untuk terlibat dalam politik dukung mendukung. Bukan politik untuk mendukung satu nama atau satu partai," kata Ulil saat konferensi pers di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa (19/9).
Dia menjelaskan NU berpolitik berdasarkan nilai apa yang hendak diperjuangkan yakni kemaslahatan hingga keadilan.
BACA JUGA: Gaet Mahfud MD, Ganjar Berpotensi Menang di Basis NU
"NU berpolitik berdasarkan nilai. Bagi NU yang penting adalah bukan siapa dan partai apa yang didukung, tetapi nilai apa yang hendak diperjuangkan. Politik adalah harus didasarkan pada nilai-nilai kemaslahatan, kesejahteraan dan keadilan. Itu adalah rekomendasi kita terkait politik elektoral atau politik mendatang," lanjutnya.
Ulil juga menyampaikan pedoman berpolitik bagi nahdliyin atau warga NU yakni merujuk pada Muktamar NU pada 1989 di Krapyak.(mcr8/jpnn)
Berikut 9 pedomannya:
1. Politik bagi NU adalah bentuk keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Berpolitik haruslah didasarkan pada wawasan kebangsaan untuk menjaga keutuhan bangsa.
3. Berpolitik adalah wujud dari pengembangan kemerdekaan yang hakiki untuk mendidik kedewasaan warga guna mencapai kemaslahatan bersama.
4. Berpolitik harus diselenggarakan dengan akhlakul karimah seusai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah.
5. Berpolitik harus diselenggarakan dengan kejujuran didasari pada moralitas agama, konstitusional, adil, sesuai dengan norma-norma dan peraturan yang disepakati.
6. Berpolitik dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional, bukan malah menghancurkannya.
7. Berpolitik dengan alasan apapun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepeningan bersama dan memecah belah bangsa.
8. Perbedaan aspirasi politik di kalangan warga NU harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadu dan saling menghargai satu sama lain.
9. Politik harus mendorong tumbuhnya masyarakat yang mandiri sebagai mitra pemerintah. Sehingga penyelenggaraan negara tak boleh bersifat state heavy, melulu dikuasai pemerintah dengan abaikan aspirasi masyarakat melainkan bersifat dua arah dan timbal balik.
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Kenny Kurnia Putra