JAKARTA - Jika tidak ditunda lagi, hari ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh memaparkan hasil investigasi amburadulnya ujian nasional (UN) 2013. Banyak pihak dibuat geregetan dengan kacaunya UN itu. Tak terkecuali Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud Haryono Umar yang memimpin investigasi.
Haryono mengatakan sebagian besar isi investigasi adalah fakta-fakta lapangan yang sudah terekam oleh publik. "Tetapi ada juga yang rahasia, dan biar disampaikan sendiri oleh Mendikbud," katanya, Minggu (12/5). Intinya, mantan pimpinan KPK itu mengatakan kecewa sekali karena UN 2013 berjalan kacau, sampai pihaknya mendapat tugas khusus untuk investigasi.
Haryono pantas kecewa, karena jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan tender UN dia sudah menyurati panitia supaya berhati-hati. "Termasuk mengingatkan jangan sampai ada korupsi. Jangan sampai spesifikasi kertas LJK dikurangi, harus seratus gram," katanya.
Dia menegaskan upaya mengingatkan tadi sudah dia lakukan berkali-kali. "Dalam setiap rapat pimpinan menjelang pelaksanaan UN juga sudah saya sampaikan lagi. Ada banyak titik kritis yang harus ditangani," tandasnya.
Tetapi Haryono mencium gelegat masukannya tadi tidak digubris. Panitia UN menilai bahwa masukan tadi muncul dari unit utama Kemendikbud, yang boleh diabaikan.
"Mungkin mereka (panitia UN , red) merasa lebih pintar, sehingga tidak ada satupun masukan saya dijalankan," kata pria kelahiran Prabumulih, Sumsel itu.
Puncaknya pada 4 April atau sebelas hari menjelang UN SMA, Haryono mengirim surat akumulasi titik-titik kritis pelaksananaan persiapan UN. "Surat itu untuk Balitbang, tetapi saya tembuskan juga ke Menteri," tandasnya.
Sama seperti yang sudah-sudah, surat tadi diabaikan. Padahal isinya penting, yakni gejala-gejala UN akan kacau. Haryono mengatakan saat itu pihaknya memang sudah mencium UN 2013 bakal kacau.
"Gini-gini saya mantan penegak hukum. Saya tahu enam langkah di depan mereka (panitia UN , red)," tandas alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) itu.
Dia sudah mengetahui ternyata percetakan mengurangi spesifikasi kertas UN . Dia juga sudah tahu bahwa percetakan naskah ujian di PT Ghalia Indonesia Printing, salah satu pemenang tender, tidak beres.
Tetapi Haryono tidak berbuat apa-apa. Dia mengaku hanya bisa membuat rekomendasi atau sejenis masukan saja kala itu. "Keputusan atau eksekusi rekomendasi itu diajalankan atau tidak, ada di Menteri. Dan ternyata tidak dilakukan, sehingga kita tahu bersama UN 2013 kacau," paparnya.
Disebut selalu bersebrangan dengan budaya di Kemendikbud, Haryono hanya tersenyum. "Saya bukan bersebrangan. Tetapi berusaha menjadi cermin di Kemendikbud untuk perbaikan," kata pria yang 23 tahun bekerja di BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) itu.
Dia lantas mengatakan kalau materi investigasi yang rencananya dipaparkan hari ini adalah mengumpulkan fakta-fakta kekacauan UN 2013 dan membeberkan juga penyebabnya. Mulai dari keterlambatan UN di 11 provinsi, kasus banyaknya kekurangan naskah UN , hingga persoalan tipisnya lembar jawaban komputer.
Haryono menegaskan jelas ada kesalahan dalam pelaksanaan UN. Dia tidak bisa menutupi ini karena faktanya sudah gamblang. "Karena salah satu rekomendasi investigasi adalah penjatuhan sanksi," ujar mantan ketua Ikatan Akuntan Indonesia itu. Namun apakah rekomendasi penjatuhan sanksi itu nanti dijalankan atau tidak, Haryono menyerahkan sepenuhnya ke menteri.
Sementara itu publik sudah tidak sabar menunggu paparan Mendikbud tentang investigasi UN . "Kami berharap pengumuman ini tidak ditunda lagi," ujar peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri.
Dia juga berharap Mendikbud tidak mensensor poin-poin penting dari investigasi tim Itjen Kemendikbud tadi. "Harus utuh kalimatnya. Jangan sampai dipotong-potong," tandasnya.
Febri juga berharap Mendikbud Mohammad Nuh mengikuti langkah Kepala Balitbang Kemendikbud Khairil Anwar Notodiputro yang mundur dari jabatannya karena pelaksanaan UN kacau. Meski mengapresiasi langkah mundur Khairil, dia mengatakan proses hukum tetap berjalan jika dalam pelaksanaan UN ada praktek korupsi. (wan)
Haryono mengatakan sebagian besar isi investigasi adalah fakta-fakta lapangan yang sudah terekam oleh publik. "Tetapi ada juga yang rahasia, dan biar disampaikan sendiri oleh Mendikbud," katanya, Minggu (12/5). Intinya, mantan pimpinan KPK itu mengatakan kecewa sekali karena UN 2013 berjalan kacau, sampai pihaknya mendapat tugas khusus untuk investigasi.
Haryono pantas kecewa, karena jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan tender UN dia sudah menyurati panitia supaya berhati-hati. "Termasuk mengingatkan jangan sampai ada korupsi. Jangan sampai spesifikasi kertas LJK dikurangi, harus seratus gram," katanya.
Dia menegaskan upaya mengingatkan tadi sudah dia lakukan berkali-kali. "Dalam setiap rapat pimpinan menjelang pelaksanaan UN juga sudah saya sampaikan lagi. Ada banyak titik kritis yang harus ditangani," tandasnya.
Tetapi Haryono mencium gelegat masukannya tadi tidak digubris. Panitia UN menilai bahwa masukan tadi muncul dari unit utama Kemendikbud, yang boleh diabaikan.
"Mungkin mereka (panitia UN , red) merasa lebih pintar, sehingga tidak ada satupun masukan saya dijalankan," kata pria kelahiran Prabumulih, Sumsel itu.
Puncaknya pada 4 April atau sebelas hari menjelang UN SMA, Haryono mengirim surat akumulasi titik-titik kritis pelaksananaan persiapan UN. "Surat itu untuk Balitbang, tetapi saya tembuskan juga ke Menteri," tandasnya.
Sama seperti yang sudah-sudah, surat tadi diabaikan. Padahal isinya penting, yakni gejala-gejala UN akan kacau. Haryono mengatakan saat itu pihaknya memang sudah mencium UN 2013 bakal kacau.
"Gini-gini saya mantan penegak hukum. Saya tahu enam langkah di depan mereka (panitia UN , red)," tandas alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) itu.
Dia sudah mengetahui ternyata percetakan mengurangi spesifikasi kertas UN . Dia juga sudah tahu bahwa percetakan naskah ujian di PT Ghalia Indonesia Printing, salah satu pemenang tender, tidak beres.
Tetapi Haryono tidak berbuat apa-apa. Dia mengaku hanya bisa membuat rekomendasi atau sejenis masukan saja kala itu. "Keputusan atau eksekusi rekomendasi itu diajalankan atau tidak, ada di Menteri. Dan ternyata tidak dilakukan, sehingga kita tahu bersama UN 2013 kacau," paparnya.
Disebut selalu bersebrangan dengan budaya di Kemendikbud, Haryono hanya tersenyum. "Saya bukan bersebrangan. Tetapi berusaha menjadi cermin di Kemendikbud untuk perbaikan," kata pria yang 23 tahun bekerja di BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) itu.
Dia lantas mengatakan kalau materi investigasi yang rencananya dipaparkan hari ini adalah mengumpulkan fakta-fakta kekacauan UN 2013 dan membeberkan juga penyebabnya. Mulai dari keterlambatan UN di 11 provinsi, kasus banyaknya kekurangan naskah UN , hingga persoalan tipisnya lembar jawaban komputer.
Haryono menegaskan jelas ada kesalahan dalam pelaksanaan UN. Dia tidak bisa menutupi ini karena faktanya sudah gamblang. "Karena salah satu rekomendasi investigasi adalah penjatuhan sanksi," ujar mantan ketua Ikatan Akuntan Indonesia itu. Namun apakah rekomendasi penjatuhan sanksi itu nanti dijalankan atau tidak, Haryono menyerahkan sepenuhnya ke menteri.
Sementara itu publik sudah tidak sabar menunggu paparan Mendikbud tentang investigasi UN . "Kami berharap pengumuman ini tidak ditunda lagi," ujar peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri.
Dia juga berharap Mendikbud tidak mensensor poin-poin penting dari investigasi tim Itjen Kemendikbud tadi. "Harus utuh kalimatnya. Jangan sampai dipotong-potong," tandasnya.
Febri juga berharap Mendikbud Mohammad Nuh mengikuti langkah Kepala Balitbang Kemendikbud Khairil Anwar Notodiputro yang mundur dari jabatannya karena pelaksanaan UN kacau. Meski mengapresiasi langkah mundur Khairil, dia mengatakan proses hukum tetap berjalan jika dalam pelaksanaan UN ada praktek korupsi. (wan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 500 Ribu Peserta Berebut 90 Ribu Kuota PTN
Redaktur : Tim Redaksi